Bentuk dan Usaha Pembelaan Negara

Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh dewasa serta dalam upayanya mencari penghidupan.

Bela Negara secara fisik adalah usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut, sedangkan secara non-fisik konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut.

A. Ancaman-Ancaman Terhadap Bangsa Indonesia 
Bangsa Indonesia dalam mempertahankan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu mendapat ancaman-ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan negara dan bangsa Indonesia baik yang datangnya dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman yang datang dari dalam negeri antara lain : Separatisme, Kemiskinan, kebodohan, korupsi, kejahatan, Sedangkan ancaman yang datang dari luar negeri dapat berupa invasi, pelanggaran wilayah, spionase, narkoba dan terorisme.

1. Ancaman dari Dalam Negeri
Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Keanekaragarnan itu seharusnya dapat menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk menangkal semua gangguan atau ancaman yang ingin memecah belah persatuan bangsa. Namun adakalanya perbedaan suku bangsa ini bisa menjadi sumber konflik yang dapat menyebabkan perpecahan, sehingga menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap usaha dan kegiatan dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa yang berasal dari dalam negeri baik yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran rakyat ataupun ketidakpedulian pemerinyah terhadap rakyatnya Adapun ancaman dari dalam negari diantaranya adalah

  • Separatisme adalah perbuatan memberontak atau penentangan terhadap kekuasaan yang sah untuk memisahkan diri dari Indonesia contohnya : Organisasi Papua Merdeka.
  • Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
  • Kebodohan merupakan situasi di saat kurangnya pengetahuan dan kurangya tingkat pendidikan pendidikan yang layak sehingga masih banyak anak yang tidak sekolah maupun kurangnya perhatian pemerintah
  • Korupsi merupakan perbuatan melanggar hukum/menyalahgunakan wewenang yang bertujuan untuk memperkaya diri/orang lain sehingga merugikan negara

B. Ancaman dari Luar Negeri
Ancaman dari luar negeri pada saat ini yang paling perlu diwaspadai adalah ancaman nonmiliter. Dengan berakhirnya perang dingin maka ancaman militer semakin tidak menjadi perhatian. Namun tidak berarti ancaman militer tidak terjadi, seperti pelanggaran wilayah oleh pesawat atau kapal perang negara lain. Potensi ancaman dari luar lebih berbentuk ancaman nonmiliter yaitu ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Berikut ini beberapa ancaman terhadap keutuhan NKRI.

  • Invasi merupakan aksi militer dimana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain, dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa
  • Pelanggaran wilayah merupakan suatu tindakan memasuki wilayah tanpa izin, baik oleh pesawat terbang tempur maupun kapal-kapal perang
  • Terorisme merupakan Aksi teror bersenjata dilakukan oleh jaringan nasional maupun internasional yang terorganisir
  • Narkotika merupakan Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran/perubahan aktivitas mental dan perilaku.

B. Bentuk-Bentuk Usaha Bela Negara
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam membela negara yang dilakukan oleh anggota TNI/POLRI sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen pendukung. Bentuk-bentuk usaha pembelaan negara antara lain sebagai berikut :

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Mata pelajaran PPKn merupakan salah satu bentuk usaha Negara dalam membina warganya agar lebih mencintai, menghargai, dan mampu menunjukkan sikap pembelaan Negara. Materi yang diajarkan dalam pelajaran PPKn ini berisi mengenai dasar-dasar Negara Indonesia, seperti fungsi pancasila dan juga peraturan perundang-undangan. Ada beberapa manfaat dari pembelajaran PKn yang berhubungan dengan pembelaan Negara, diantaranya adalah :

Pkn
  • Ketika seseorang mampu mengenal struktur negaranya, maka mereka akan mengenal negaranya lebih baik lagi
  • Dengan mengenal dasar-dasar falsafah pendirian dan pelaksanaagn pemerintahan negera republik Indonesia, maka hal ini akan membuat mereka menjadi lebih cinta dengan Negara Indonesia
  • Hal ini akan menimbulkan rasa kecintaan terhadap Negara yang tinggi, yang akan membuat warga Negara mau secara sukarela melakukan tindakan pembelaan terhadap Negara.

2. Belajar Sungguh-sungguh
Pelajar dapat berpartisipasi dalam pembelaan negara dengan belajar yang sungguh-sunguh demi bekal masa depan. Jika kita mau belajar dengan rajin dan sungguh – sungguh, kita bisa menjadi orang yang berilmu dan berpotensi menjadi orang yang berprestasi. Di masa mendatang akan berpotensi menjadi orang – orang yang bermanfaat untuk orang lain atau negara.

Belajar

Dengan ilmu yang dimiliki kita dapat berperan dalam usaha pembelaan negara, seperti sebagai seorang pemimpin negara , sebagai seorang pengusaha, sebagai ilmuwan cerdas, sebagai guru, dan lain sebagainya.

3. Menjadi Anggota TNI/POLRI
Tugas pokok TNI/POLRI menjaga kedaulatan dan keutuhan negara serta menjaga ketertiban dan keamanan agar Indonesia bebas dari ancaman yang dapat  menggagu keutuhan negara Indonesia. Bergabung dengan anggota TNI anda akan dituntut untuk mencintai Indonesia, dan mau berjuang serta berkorban hingga titik darah penghabisan untuk membela Negara ini. Dengan bergabung dengan satuan Tentara Nasional Indonesia, maka banyak manfaat yang akan diperoleh, seperti :

TNI dan POLRI
  • Pembelaan terhadap Negara secara nyata, dengan mengangkat senjata
  • Menjadi lebih cinta, dan juga peduli terhadap Negara
  • Mampu berkomitmen dalam membela Negara
  • Selain mengabdi kepada Negara, anggota jga turut mengabdi dan mengayomi masyarakat, sehingga dapat menciptakan rasa aman dari serangan-serangan musuh

4. Pengabdian Sesuai Bidang Profesi
Semua warga negara dapat berpartisipasi dalam pembela negara dengan cara mengabdikan profesinya dengan baik dan ikhlas sesuai tugasnya masing-masing. Pengabdian profesi merupakan bentuk atau upaya dalam mengabdikan diri terhadap pembelaan Negara. Beberapa contoh pengabdian profesi sebagai upaya dalam melakukan pembelaan terhadap Negara :

Pengabdian
  • Tim SAR (Search and Rescue)
  • Pemadam Kebakaran (Fire Fighters)
  • Satuan pengamanan (Satpam)
  • Linmas (satuan perlindungan Masyarakat)
  • Dokter, Guru, Pengacara, Pilot dan lain-lain.

Potensi Diri

Potensi berasal dari bahasa Inggris to potent yang berarti keras, kuat. Istilah lain potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan atau daya baik sudah terwujud atau belum terwujud. Menurut kamus umum Bahasa Indonesia potensi berarti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Berdasarkan pengertian di atas potensi merupakan daya yang dimiliki oleh setiap manusia.

Hanya saja, daya itu belum terwujud atau belum dimanfaatkan secara maksimal. Dalam& penjelasan di atas telah disinggung bahwa manusia dianugerahi cipta, rasa, dan karsa. Ketiga hal tersebut yang disebut potensi dasar. Dengan daya cipta, manusia mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan diri sendiri atau dimanfaatkan oleh orang lain. Melalui perasaan, manusia mampu merasakan atau membedakan mana yang baik atau mana yang buruk. Sedangkan dengan karsa, manusia mempunyai kemauan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan memanfaatkan potensi dasar secara optimal manusia dapat mencapai prestasi yang bermanfaat bagi kehidupan.

Macam-macam potensi diri
Secara umum, Budiyanto (2006:3) menyebutkan bahwa potensi diri setiap manusia terdiri dari:

  • Potensi fisik (psychomotoric) adalah organ fisik manusia yang dapat dipergunakan dan diberdayakan untuk berbagai kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup. Setiap potensi fisik yang dimiliki manusia mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Misalnya: kaki untuk berjalan, mulut untuk berbicara, telinga untuk mendengar dan lain sebagainya.
  • Potensi mental intelektual (intellectual quotient) adalah potensi kecerdasan yang ada dalam otak manusia. Potensi ini berfungsi untuk menganalisis, merencanakan, menghitung dan lain sebagainya.
  • Potensi emosional (emotional quotient), adalah potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia (otak belahan kanan). Potensi berfungsi untuk mengendalikan marah, bertanggung jawab, motivasi, kesadaran diri dan lain sebagainya.
  • Potensi mental spiritual (spiritual quotient), adalah potensi kecerdasan dalam diri sendiri yang berhubungan dengan kearifan di luar jiwa sadar (bukan hanya mengetahui nilai tetapi menemukan nilai. Spiritual quotient dapat terbentuk melalui pendidikan agama formal.
  • Potensi Ketahanmalangan (adversity quotient), adalah potensi kesadaran manusia yang bersumberkan pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan dan daya juang. Adversity quotient (AQ) adalah faktor spesifik sukses (prestasi) seseorang karena mampu merespon berbagai kesulitan. Melalui AQ manusia mampu mengubah suatu rintangan sebagai penghalang menjadi peluang.

Howard Gardner (1985) seorang tokoh teori multiple intellligence dalam bukunya Frame of Mind, menyatakan bahwa bahwa ada delapan jenis kecerdasan. Setiap orang akan memiliki semua jenis kecerdasan dan akan memprioritaskan kecerdasan sebagai pilihan pribadi. Kedelapan kecerdasan tersebut adalah sebagai berikut:

  • Kecerdasan logis matematis (logical mathematicaal intellegence) kecakapan

    untuk menghitung, mengkuantitatif, merumuskan proposisi dan hipotesis serta memecahkan perhitungan-perhitungan matematis yang komplek. Ilmuwan, akuntan, ahli ekonomi, Insinyur, programer komputer menekankan kecerdasan ini.

  • Kecerdasan linguistik verbal (verbal-linguistic intelligence), kecakapan berpikir melalui kata-kata, menggunakan bahasa untuk menyatakan dan memaknai arti yang kompleks. Para penulis atau pembicara profesional menekankan jenis kecerdasan ini.
  • Kecerdasan interpersonal (interpersonal intelligence) kecerdasan untuk berkomunikasi dengan baik dan mengamati isyarat nonverbal merupakan dasar kecerdasan ini. Seorang guru atau penasehat selalu mempergunakan kecerdasan ini dengan baik.
  • Kecerdasan ruang visual (visual spatial intelligence) merupakan kecakapan berpikir dalam ruang tiga dimensi. Pilot, astronot, pelukis, arsitek, perancang paling menekankan kecerdasan ini.
  • Kecerdasan kinestetik (kinesthetik intelligence), kecakapan melakukan gerakan dan ketrampilan kecakapan fisik seperti dalam olah raga, atletik, menari, kerajinan tangan, bedah. Olahragawan, atltetik, penari, perajin, dokter bedah, mekanik cenderung menekankan kecerdasan ini
  • Kecerdasan musik (musical intelligence) kecakapan untuk menghasilkan dan menghargai musik, sensitivitas terhadap melodi, ritme, nada, tangga nada, menghargai bentu-bentuk ekspresi musik. Komponis, dirigen, musisi, kritikus musik, pembuat instrumen musik, penyanyi, pengamat musik cenderung menekankan kecerdasan ini.
  • Kecerdasan hubungan sosial (interpersonal intelligence) kecakapan memahami dan merespon serta berinteraksi dengan orang lain secara baik. Guru, konselor, pekerja sosial, aktor, pemimpin masyarakat, politikus, memiliki kecerdasan sosial yang baik.
  • Kecerdasan naturalis (nature intelligence) kemampuan untuk mengamati, memahami, dan menyusun pola atau unsur dalam lingkungan alami. Kecerdasan ini dapat dimiliki siapa saja mulai ahli biologi molekuler sampai ilmuwan forensik.

Semua potensi tersebut di atas, merupakan kemampuan yang belum terwujud secara optimal Supaya potensipotensi yang berada pada diri manusia dapat didayagunakan secara optimal diperlukan adanya ambisi dan kemauan untuk mengasah atau melatihnya. Ambisi dapat mendorong manusia untuk memperoleh apa yang diinginkan manusia. Manusia yang dalam hidupnya tidak memiliki ambisi dapat dikatakan sebagai manusia yang enggan untuk mengubah dirinya sendirinya. Selain ambisi, manusia harus mempunyai kemauan untuk mengasah potensi-potensi yang dalam dirinya. Mengasah berarti melatih secara terus-menerus potensi agar dapat berdayaguna.

Mengembangkan potensi diri
Manusia harus mau berkerja keras untuk mengembangkan potensi secara obyektif dan realistis. Obyektif berarti dalam mengembangkan potensi diri harus bersikap jujur, apa adannya, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurangi apa yang telah menjadi kenyataannya. Dengan sikap obyektif ini maka dalam mengembangkan potensi dirinya akan bersikap proporsional, sesuai dengan kemampuan yang ada. Sedangkan realistis adalah bahwa dalam mengembangkan potensi diri manusia selalu belandaskan kenyataan. Apa yang kita kembangkan sesuai dengan dengan apa yang ada pada diri kita.

Pengembangan potensi diri mempunyai manfaat untuk mengembangkan nature dan nurture. Nature adalah sikap pribadi manusia yang terbentuk dari pembawaan sejak lahir. Sedangkan yang dimaksud dengan nurture adalah sikap pribadi manusia yang terbentuk karena pengaruh lingkungan. Pengembangan potensi sebagai upaya untuk memaksimalkan seluruh potensi yang positif dan meminimalkan seluruh kelemahan yang ada pada diri manusia, yang akhirnya mampu bersikap sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk pribadi maupun sosial atau sebagai makhluk Tuhan.

Menurut La Rose, pengembangan diri dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

  • Bergaul dengan yang bukan satu profesi.
  • Pilihlah teman yang dapat diajak diskusi dan tidak mudah tersinggung, serta mau memberi umpan balik yang sesuai realita.
  • Bersikap dan berpikir positif terhadap sesama.
  • Biasakan mengucapkan berterima kasih.
  • Biasakan mengatakan hal-hal yang menghargai orang lain.
  • f. Biasakan berbicara aktif (Budiyanto, 2005: 8).

Ciri-ciri orang yang berpotensi
La Rose (1991:56) menyebutkan bahwa orang yang berpotensi memiliki ciri-ciri-ciri sebagai berikut:

  • Suka belajar dan mau melihat kekurangan dirinya,
  • Memiliki sikap yang luwes,
  • Berani melakukan perubahan secara total untuk perbaikan,
  • Tidak mau menyalahkan orang lain maupun keadaan.
  • Memiliki sikap yang tulus bukan kelicikan
  • Memiliki rasa tanggung jawab,
  • Menerima kririk saran dari luar,
  • Berjiwa optimis tidak mudah putus asa.

Dalam upaya mengembangkan potensi diri untuk meraih prestasi, kita harus selalu mengembangkan sikap sebagai berikut:

  1. Berdoa kepada Tuhan. Sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan sebelum melakukan suatu aktifitas terlebih dahlu harus berdoa kepada Tuhan. Dengan berdoa diharapkan apa yang kita lakukan akan berhasil dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.
  2. Mengenal potensi diri. Sebagai makhluk individu dalam pengembangan potensi diri perlu mengetahui akan kekurangan dan kelebihan pada diri kita. Dengan mengetahui akan diri kita sendiri apa yang akan kita lakukan dapat bermanfaat dalam hidup.
  3. Belajar secara teratur. Dengan belajar secara teratur dapat memberikan dorongan untuk meraih cita-cita hidup. Sebagai seorang pelajar untuk mendapat prestasi yang tinggi harus belajar secara teratur. Kebiasaan gemar membaca akan menambah wawasan yang luas. Selain itu, kita akan memperoleh berbagai pengetahuan yang bermafaat dalam kehidupannya.
  4. Tidak putus asa. Dalam mengembangkan potensi diri, kita harus menyadari bahwa di sekeliling kita banyak hambatannya. Supaya cita-cita kita berhasil harus menyadari akan kelihan ataupun kekurangan yang berada diri kita masing-masing.
  5. Menetapkan cita-cita. Seorang pelajar akan berhasil dalam bejarnya jika telah menetapkan cita-citanya. Cita-cita yang ditetapkan harus diusakan dapat terwujud dengan baik.

Hambatan dalam pengembangan potensi diri
Untuk mencapai suatu prestasi tidak semudah apa yang kita bayangkan. Setiap usaha yang kita lakukan selalu ada hambatan. Kita harus bisa meminimalkan hambatan yang sering menjadikan kegagalan agar potensi diri dapat berkembang sesuai yang diharapkan. Hambatan-hambatan yang sering muncul dalam pengembangan potensi diri adalah sebagai berikut:

a. Hambatan yang berasal dari diri sendiri.
Hambatan yang lahir dari diri sendiri seseorang meliputi tidak ada tujuan jelas, adanya prasangka buruk, tidak mau mengenal diri sendiri, tidak memiliki sikap sabar, ada perasaan takut gagal, kurang motivasi diri, bersikap tertutup dan sebagainya.

b. Hambatan dari luar diri sendiri
Hambatan yang datangnya dari luar diri sendiri meliputi lingkugan keluarga, lingkungan kerja, lingkungan bermain, budaya masyarakat, sistem pendidikan, kualitas makanan yang dikonsumsi (gizi), dan sebagainya.

Hakikat Prestasi Diri

Prestasi berasal dari bahasa Belanda prestatie yang artinya hasil usaha. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia prestasi diartikan sebagai hasil yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau yang sudah diusahakan. Berdasarkan pengertian tersebut, prestasi merupakan hasil dari suatu kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan. Prestasi diri dapat diartikan sebagai suatu hasil usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Prestasi dapat dicapai oleh setiap orang dengan memanfatkan kemampuann intelektual, emosional, spiritual dan ketahanan diri dalam berbagai aspek kehidupan.

Seseorang dianggap berprestasi jika mereka telah meraih dari apa yang telah diusahakan dalam salah satu atau lebih bidang kehidupan, baik melalui belajar, bekerja, olahraga dan lain sebagainya.. Pada umumnya orang berprestasi adalah orang yang memiliki suatu kelebihan kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain serta mampu mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Macam-macam prestasi
Ada berbagai macam prestasi yang dicapai setiap orang, antara lain:

  • Prestasi belajar, merupakan hasil yang dicapai oleh seorang karena usaha belajarnya.
  • Prestasi kerja, merupakan hasil yang dicapai seorang dari usaha kerja yang dilakukannya.
  • Prestasi seni, merupakan hasil diperoleh seorang melalui usaha olah seninya.
  • Prestasi olah raga, merupakan suatu prestasi yang diperoleh seorang melalui kompetisi olahraga
  • Prestasi lingkungan hidup, merupakan sutau prestasi yang diperoleh melalui usaha penyelamatan lingkungan hidup.

Sikap berprestasi
Sikap hidup yang mendukung seseorang untuk meraih prestasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

  • Berorientasi pada masa depan atau cita-cita
  • Berorientasi pada keberhasilan
  • Keberanian mengambil resiko
  • Rasa tanggung jawab yang besar
  • Menerima dan menggunakan kritik sebagai umpan balik
  • Memiliki sikap yang kreatif, inovatif dan mampu menggunakan waktu secara baik.

John Robert Power (Budiyanto,- 2005:11) menyatakan bahwa diri kita merupakan pelaku yang mampu mewujudkan sesuatu. Namun, keberhasilan setiap orang dalam memperoleh prestasi tidak hanya bergantung pada kemampuan dirinya sendiri akan tetapi juga atas bantuan orang lain. Bantuan yang dibutuhkan dapat bermacam-macam wujudnya baik material, spiritual atau dalam bentuk yang lain.

Dalam mencapai suatu prestasi tidak semudah yang diperkirakan. Kita harus mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada. Tantangan dapat berasal dari diri sendiri maupun lingkungan.

  • Berasal dari sendiri, misalnya bakat atau potensi, kecerdasan atau intelektual, minat, motivasi, kebiasaan, emosi, kesehatan dan pengalaman diri
  • Berasal dari lingkungan, misalnya keluarga, sekolah, masyarakat, sarana prasarana, fasilitas, gizi dan tempat tinggal.

Prestasi dapat diraih apabila kemampuan yang dimiliki didukung oleh lingkungan yang positif. Apabila kemampuan yang dimiliki kurang meskipun dukungan lingkungan yang baik, prestasi yang diperoleh tetap kurang maksimal. Begitu pula jika kemampuan sudah maksimal akan tetapi dukungan dari lingkungan kurang hasilnya juga kurang menggembirakan. Berbagai tantangan ini yang harus kita hadapi sebagai pendorong untuk mencapai prestasi yang kita inginkan.

Kita membutuhkan kiat atau cara menghadapi kesulitan dalam mencapai prestasi. Kiat bisa didapat dengan cara belajar dari pengalaman diri sendiri maupun orang lain. Sepuluh kiat menurut AA. Qowiy dalam menghadapi suatu kesulitan untuk mencapai prestasi tinggi:

  1. Bersikap tegar dalam menghadapi suatu kesulitan,
  2. Dapat mengambil hikmah dari suatu kesulitan,
  3. Bersikap gigih dalam mencari ilmu,
  4. Mempunyai keberanian dalam mengambil resiko,
  5. Bersikap tenang dalam segala tindakan,
  6. Memiliki kebiasaan suka bekerja keras,
  7. Mampu menikmati indahnya kesulitan,
  8. Adanya kemauan menjalin kerja sama saling menguntungkan,
  9. Selalu menjalankan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan
  10. Mengembangkan sikap tawakal

Menurut Barbara Bartlein dalam buku Budiyanto (2005:13), sepuluh kiat untuk mencapai suatu kesuksesan dan prestasi kerja dalam Ten Measures of Success (Sepuluh Ukuran Kesuksesan), yaitu:

  1. Mendapatkan penghasilan yang baik dari hasil pekerjaan yang baik,
  2. Mempunyai visi dan tujuan,
  3. Memperoleh cinta dan penghormatan dari orang-orang lain disekitar
  4. Memberikan sumbangsih pada masyaraakat dengan suka rela,
  5. Belajar dari kegagalan dan penolakan,
  6. Menghabiskan waktunya untuk melakukan apa yang dinginkan,
  7. Mempunyai gaya hidup yang sehat secara fisik,
  8. Menjaga kehidupan spiritual,
  9. Berusaha untuk meraih kesempurnaan, dan
  10. Mempercayai bahwa kamu adalah seorang yang sukses.

Arti penting berprestasi
Arti penting prestasi seseorang dalam kehidupan adalah sebagai berikut:

  • Prestasi merupakan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh sesorang dari usaha yang telah dilaksanakan
  • Prestasi merupakan sebuah pengalaman yang berharga dan menjadi sumber informasi untuk masa depan
  • Prestasi dapat menjadikan kebanggaan bagi diri sendiri, kelompok, masyarakat bangsa dan negara
  • Prestasi dapat dipergunakan untuk mengetahui tingkat kecerdasan dan ketrampilan seseorang, sebuah kelompok atau masyarakat

Dampak Globalisasi

Gobalisasi yang diartikan sebagai suatu proses menuju lingkup dunia. Semua peristiwa baik ekonomi, politik maupun budaya yang terjadi di satu belahan dunia dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Proses ini bukan berarti tidak memberikan dampak dalam kehidupan. Kita harus mengakui bahwa globalisasi telah membawa dampak yang luas dalam kehidupan manusia. Dampak yang ditimbulkan globalisasi tidak semuanya bersifat positif akan tetapi ada juga yang berdampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegera.

1. Dampak positif globalisasi
a. Bidang ekonomi
Perekonomian paling merasakan dampak positif globalisasi. Perkembangan industri begitu pesat, perdagangan bisa terjadi lintas negara serta membuka pasar tenaga kerja internasional. Dengan diterapkannya perdagangan bebas maka produk dalam negeri dapat dipasarkan ke berbagai negara tanpa bea masuk.

Selain berpangaruh terhadap perdagangan antar negara, globalisasi juga mendorong terbentuknya lembaga-lembaga ekonomi dunia yang beranggotakan negara-negara di dunia. Seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Trade Organization (WTO), sebagai organisasi dunia yang membantu mengatur laju perdagangan dan perputaran uang antarnegara. Globalisasi ikut berperan untuk membentuk perjanjian kerjasama perdagangan regional seperti Asia-Pasifik Economic Cooperation (APEC), North American Free Trade (NAFTA), Asian Free Trade Area (AFTA) dan adanya pembentukaan mata uang Euro sebagai mata uang bersama negara-negara di kawasan Eropa.

b. Bidang politik
Meskipun politik dan pemerintahan merupakan hak kedaulatan setiap negara, akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di era global ini, negara-negara lain menuntut adanya sikap keterbukaan, demokratis dan menghormati hak-hak asasi manusia. Mau tidak mau setiap negara harus mempraktekkan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan globalisasi.

Kita juga merasakan dampak dari sistem pemerintahan yang terbuka, demokratis dan menghargai hak asasi manusia. Setiap warga negara mempunyai hak untuk dilibatkan secara langsung dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta melakukan pengawasan jalannya pemerintahan. Sebagai contoh dalam menentukan wakil rakyat di DPR dan DPRD, setiap warga negara yang telah memenuhi syarat berhak memilih langsung dalam pemilu yang demokratis. Selain itu pemerintahan juga dijalankan dengan transparan dan akuntabel.

c. Bidang sosial budaya
Dengan globalisasi, nilai-nilai budaya asing banyak yang masuk ke Indonesia lewat televisi, majalah, surat kabar maupun internet. Salah satunya budaya berpikir rasional yang banyak berkembang di negara-negara barat. Globalisasi memungkinkan kita untuk belajar berpikir rasional dari negara lain. Hasilnya, kehidupan yang rasional, berdasarkan akal berkembang pesat di negara kita. Dengan adanya globalisasi bentuk kehidupan mulai mengalami perubahan. Globalisasi mendorong kepada setiap orang untuk hidup lebih terbuka, kreatif serta inovatif berdasarkan akal dan pikiran.

d. Bidang teknologi dan informasi
Dengan semakin canggih teknologi dan informasi memungkinkan setiap orang mampu melewati batas-batas negara dalam waktu singkat. Kita dapat menghemat waktu dalam berkomunikasi dengan bangsa lain. Selain itu informasi dari negara lain dengan cepat dapat kita terima. Globalisasi di bidang teknologi dan informasi membuat seseorang yang menginginkan informasi tentang peluang kerja ke luar negeri cukup duduk di depan komputer, browsing di internet tanpa membuang waktu dan energi telah mendapatkan informasi apa yang diinginkan.

Selain dampak positif globalisasi seperti yang telah disampaikan diatas, Wijianto (2005:65) menyebutkan bahwa pengaruh positif globalisasi pada kehidupan manusia di dunia, dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

  1. Pendapatan per kapita di negara-negara berkembang telah meningkat lebih pesat rata-rata lima persen per tahun dibandingkan di negara-negara maju selama dua dasawarsa terakhir.
  2. Angka kematian bayi turun secara drastis di sebagian besar negara berkembang terhitung sejak berakhirnya Perang Dunia II.
  3. Pada saat yang sama, tingkat harapan hidup di China telah meningkat dua kali lipat tingkat harapan hidup di India meningkat sejak 1970.
  4. Ada bukti kuat bahwa perekonomian yang paling terbuka terhadap perdagangan global menikmati peningkatan pertambahan GDP yang semakin tinggi, Bank Dunia telah menghitung bahwa tiga negara teratas dengan rasio ekspor GDP tertinggi mengalami pertumbuhan ekonomi paling tinggi selama dua dasawarsa terakhir.

2. Dampak negatif globalisasi.

a. Bidang politik
Perkembangan globalisasi berpengaruh terhadap kedaulatan suatu negara dalam menjalankan pemerintahan serta mengatur negaranya. Gejala ini terjadi hampir di setiap negara. Hal ini, dikarenakan adanya aturan-aturan baru yang telah disepakati bersama dengan lembagalembaga global misalnya PBB dan WTO.

Di Indonesia setelah nilai-nilai politik luar masuk secara langsung atau tidak langsung membuat lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat dan gotong royong yang telah lama kita miliki. Kita bersyukur, pendiri bangsa ini mewariskan Pancasila sebagai ideologi bangsa, menjadi pedoman bagi generasi selanjutnya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian setiap pengaruh politik luar harus disaring dengan nilai-nilai Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila seperti kekeluargaan, musyawarah mufakat harus kita pegang teguh dalam setiap aktivitas di bidang politik. Kita seringkali mencermati berkembangnya kebebasan berpolitik terkadang justru menciptakan kebebasan yang kebablasan sehingga tidak mempedulikan aturan. Selain itu kebebasan berpolitik telah meningkatkan nilai-nilai politik individual dan melupakan kolektivitas kelompok masyarakat.

b. Bidang ekonomi
Berkembangnya globalisasi membuat perekonomian suatu negara mengalami perubahan drastis. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang semula mendapat subsidi sekarang semakin berkurang, lembaga ekonomi seperti koperasi sulit untuk berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya mulai ditinggalkan.

Kompetisi produk dan harga semakin meninggi sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin selektif. Ini semua tidak lepas adanya semangat kapitalisme yang tumbuh semakin subur dan berpotensi menciptakan kesenjangan ekonomi antara negara-negara kaya dengan negara-negara berkembang. Negara-negara kuat secara ekonomi akan melakukan perluasan pasar dalam rangka mencari keuntungan sebesar-besarnya meskipun dapat merugikan negara-negara yang ekonominya masih lemah.

c. Sosial budaya
Melalui teknologi informasi dan komunikasi yang canggih masyarakat seluruh dunia dapat

menikmati nilai-nilai budaya global yang dapat melunturkan nilai-nilai lokal. Lunturnya nilai lokal mengakibatkan terjadinya krisis nilai dan identitas. Orang-orang cenderung bergaya individualisme, pragmatisme, hedonisme, konsumerisme. Meninggalkan semangat gotong-royong solidaritas dan kesetiakawan sosial, serta nilai-nilai keagamaan.

Menyikapi Dampak Globalisasi

1. Sikap menerima dampak positif globalisasi
Menurut Wijianto (2005:68) pemikiran mengenai baik-buruknya globalisasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

  1. Sebagian besar negara dapat menerima dan mendukung dengan baik globalisasi. Kelompok ini beranggapan bahwa globalisasi merupakan jalan keluar untuk memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan rakyat di dunia ini.
  2. Sebagian bersikap kritis dan menolak globalisasi. Kelompok ini beranggapan bahwa globalisasi dianggap sebagai bentuk penjajahan dari negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang dan miskin. Dengan adanya globalisasi semakin meningkatkan kemiskinan dan ketidakadilan bagi masyarakat.
  3. Sebagian menerima globalisasi sebagai sebuah keniscayaan akibat begitu kuatnya dampak buruk yang ditimbulkan oleh globalisasi.

Indonesia mengakui bahwa globalisasi memberikan keuntungan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan adanya globalisasi diantaranya sebagai berikut.

  • Terbukanya kegiatan perdagangan dunia dengan demikian pasar makin berkembang sehingga membuka peluang ekspor produk Indonesia ke berbagai negara.
  • Dengan bertemunya nilai budaya sendiri dengan budaya bangsa lain dan diterima secara selektif akan membuka peluang berkembangnya nilai-nilai budaya sendiri.
  • Memperkuat posisi bangsa dalam pergaulan dunia. Dengan menerima globalisasi ini berarti Indonesia tidak terkucilkan dari pergaulan dunia.

2. Sikap menolak dampak negatif globalisasi
Sikap yang dikembangkan Indonesia adalah menerima dampak positif dari globalisasi dan menolak dampak negatifnya. Dampak negatif dari globalisasi yang di hindari bangsa Indonesia adalah:

a. Ketidakadilan
Globalisasi dapat menciptakan ketidakadilan dan kemiskinan karena penerapan aturan pasar bebas yang disepakati secara global. Dengan adanya globalisasi ekonomi seti negara diwajibkan menghapus hambatan perdagangan. Sebagai konsekuensinya banyak investasi asing yang masuk ke negara kita dengan modal yang lebih besar maka dengan mudah menutup peluang ekonomi rakyat yang modal lebih kecil. Kondisi seperti ini, tidak sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum. Sikap kita adalah menghindari dan menolak ketidakadilan ini.

b. Berkembanganya nilai budaya negatif
Bangsa Indonesia dalam kehidupan sehar-hari dari sejak dulu telah memiliki nilai-nilai luhur seperti; bersikap religius, pola hidup sederhana, bermusyawarah, rasa kebersamaan dan gotong royong, bersikap sopan santun serta solidaritas sosial. Apabila bangsa kita menerima nilai-nilai budaya asing secara utuh tanpa sikap selektif maka nilai-nilai budaya yang bersifat negatif dan tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia akan diterima oleh masyarakat.

Sebagai konsekuensinya akan berkembang pola hidup kebarat-baratan (westernisasi). Nilai-nilai tersebut harus kita tolak karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sebenarnya nilai-nilai budaya bangsa kita dapat dipergunakan untuk menangkal dampak negatif dari globalisasi tersebut. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia harus selalu kita pertahankan meskipun arus globalisasi mengalir dengan deras dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus tetap mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.

c. Masuknya barang-barang ilegal
Globalisasi memberikan peluang masuknya barang-barang produk luar negeri ke Indonesia secara tidak resmi. Terjadilah persaingan harga yang kurang sehat. Masyarakat yang memiliki kecenderungan pola hidup konsumtif banyak terjebak dengan barang-barang yang ilegal karena dapat diperoleh dengan harga rendah. Kejadian ini, dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi penerimaan pajak negara serta kerugian masyarakat sendiri karena barang yang dibeli tidak dijamin kualitasnya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus memiliki sikap yang selektif terhadap hal-hal yang bersifat negatif dan dapat menimbulkan kerugian bangsa dan negara harus kita hindarkan.

Soal Latihan PKn Kelas VIII Semester II

Soal Latihan PKn Kelas VIII Semester II. Berikut ini adalah Kompetensi Dasar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII semester II :
4.1  Menjelaskan hakikat demokrasi
4.2  Menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan
       bernegara
4.3  Menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan
5.1  Menjelaskan makna kedaulatan rakyat
5.2  Mendeskripsikan sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai
        pelaksana kedaulatan rakyat
5.3  Menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan
       Indonesia

A. Berilah tanda (×) pada jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat.

1. Ideologi berasal dari kata idea yang artinya pemikiran, konsep, atau gagasan, sedangkan logos, dapat diartikan sebagai ….

  • a. pengetahuan
  • b. lambang
  • c. berita
  • d. kesadaran

Ideologi berasal dari kata idea, artinya pemikiran, konsep, atau gagasan dan logos, artinya pengetahuan.
2. Rumusan Pancasila secara yuridis konstitusional, terdapat dalam ….

  • a. Piagam Jakarta
  • b. Tap MPRS No. XX/MPRS/1966
  • c. Pembukaan UUD 1945
  • d. Mukaddimah UUDS 1950

Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis (hukum) tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Ketetapan No. XX/MPRS/1966 (Jo Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Ketetapan No. IX/MPR/1978).
3. Sikap chauvinisme bertentangan dengan ajaran Pancasila, terutama sila .…

  • a. pertama dan kedua
  • b. kedua dan kelima
  • c. ketiga dan kedua
  • d. keempat dan pertama

Rasa kebangsaan yang berlebihan atau chauvinisme dapat terjadi jika pelaksanaan sila ketiga Pancasila tidak dipahami secara benar dan tidak dikaitkan dengan sila-sila lainnya.
4. Istilah Pancasila lahir pada 1 Juni 1945. Namun, rumusannya terdapat dalam ….

  • a. Pembukaan UUD 1945
  • b. Piagam Jakarta
  • c. Buku Sutasoma
  • d. Buku Negara Kertagama

Istilah Pancasila terdapat dalam kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular yang hidup pada masa Kerajaan Majapahit.

5. Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara Republik Indonesia sejak ….

  • a. 1 Juni 1945
  • b. 22 Juni 1945
  • c. 18 Agustus 1945
  • d. 27 Desember 1949

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang untuk menetapkan tiga keputusan penting, yaitu menetapkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, dan membentuk KNIP untuk membantu presiden.

6. Pernyatan-pernyataan berikut ini adalah benar, kecuali ….

  • a. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa
  • b. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia
  • c. Pancasila adalah sumber tertib hukum tertinggi
  • d. Pancasila adalah landasan idiil bangsa Indonesia

Kecuali Pancasila adalah landasan idiil bangsa Indonesia.

7. Melalui Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 maka Pancasila berfungsi sebagai .…

  • a. dasar negara
  • b. pandangan hidup
  • c. satu-satunya asas
  • d. alat pemersatu bangsa

Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 merupakan “sumber hukum dasar nasional”.

8. Pancasila sebagai ciri khas dari bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Dalam hal ini Pancasila disebut sebagai ….

  • a. alat pemersatu
  • b. perjanjian luhur
  • c. jiwa dan kepribadian bangsa
  • d. moral pembangunan

Pancasila Sebagai Jiwa Dan Kepribadian Bangsa Indonesia.

9. Secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai ….

  • a. dasar negara
  • b. dasar hukum negara
  • c. tata cara perilaku masyarakat
  • d. undang-undang tertinggi dalam suatu negara

Konstitusi dalam arti sempit diartikan sebagai Undang-Undang Dasar (hukum dasar)
10. Pasal 37 UUD 1945 menunjukkan bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi memiliki sifat ….

  • a. rigid
  • b. luwes
  • c. flexible
  • d. supel

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan kaku dan luwes. UUD 1945 dikatakan kaku karena untuk mengubah UUD itu bukanlah hal yang mudah. Hal ini terlihat dalam Pasal 37 ayat 1 UUD 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.

11. Maksud dari adanya amandemen konstitusi menurut Sri Soemantri adalah .…

  • a. mengubah seluruh isi UUD
  • b. menghilangkan seluruh pasal UUD
  • c. menambahkan sesuatu yang belum diatur
  • d. mengubah nama dan suasana kebatinan konstitusi

Pengubahan UUD menurut Sri Soemantri (pakar hukum tata negara) dapat me ngandung dua tujuan, yaitu:
a. mengubah sesuatu yang telah diatur dalam UUD/konstitusi;
b. menambahkan sesuatu yang belum diatur dalam UUD/konstitusi.

12. Berdasarkan KMB, bangsa Indonesia mengubah bentuk negara Indonesia menjadi negara ….

  • a. serikat
  • b. kesatuan
  • c. presidensial
  • d. monarkhi

Konferensi Meja Bundar menghasilkan tiga buah persetujuan pokok, yaitu:
1) mendirikan negara Republik Indonesia Serikat;
2) penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat
3) didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. 13. Pernyataan bahwa negara Republik Indonesia kembali pada UUD 1945 pada 5 Juli 1959 dikenal dengan ….

  • a. Keputusan Presiden

  • b. Peraturan Presiden
  • c. Dekrit Presiden
  • d. Supersemar
  • Isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu sebagai berikut:
    1) Pembubaran Konstituante
    2) UUD 1945 berlaku kembali
    3) UUDS 1950 tidak berlaku lagi
    4) Dibentuknya MPRS dan DPAS
    14. Konstitusi yang sesuai dengan amanat proklamasi adalah ….

    • a. UUD 1945
    • b. Konstitusi RIS
    • c. UUDS 1950
    • d. Piagam Jakarta

    UUD 1945
    15. Menurut Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 bahwa bangsa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk ….

    • a. kerajaan
    • b. republik
    • c. presidensial
    • d. parlementer

    Menurut Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 bahwa bangsa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
    16. Lembaga yang berhak menguji Undang-Undang terhadap UUD adalah ….

    • a. DPR
    • b. MPR
    • c. MA
    • d. MK

    Mahkamah konstitusi sebagai lembaga baru di Indonesia memiliki fungsi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
    17. Demokrasi secara langsung kali pertama dilaksanakan di .…

    • a. Inggris
    • b. Yunani Kuno
    • c. Belanda
    • d. Amerika Serikat

    Negara yang kali pertama menerapkan demokrasi adalah Yunani Kuno. Pada saat itu, Athena sebagai negara kota (polis state) menerapkan demokrasi secara langsung dengan cara& mengumpul kan seluruh rakyatnya dalam suatu tempat untuk melaksanakan musyawarah
    18. Kekuasaan suatu negara untuk mengatur fungsi-fungsi negara disebut dengan ….

    • a. kedaulatan ke dalam
    • b. kedaulatan ke luar
    • c. pengakuan de facto
    • d. pengakuan de jure

    Kedaulatan ke dalam, yaitu kedaulatan untuk mengatur fungsi-fungsi alat perlengkapan negara.
    19. Dilihat dari sifatnya, kedaulatan terdiri atas kedaulatan .…

    • a. ke dalam
    • b. ke luar
    • c. ke dalam dan ke luar
    • d. ke mana-mana

    Kedaulatan sebuah negara tidak mungkin akan dimiliki jika negara tersebut berada dalam penjajahan negara lain. Kedaulatan terdiri atas kedaulatan ke dalam dan ke luar.
    20. Penyelewengan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau orang lain& disebut ….

    • a. korupsi
    • b. kolusi
    • c. nepotisme
    • d. maksiat

    Dalam arti sempit, korupsi diartikan penyelewengan atau penggelapan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau orang lain.
    21. Permufakatan atau kerja sama melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara disebut .…

    • a. korupsi
    • b. kolusi
    • c. nepotisme
    • d. kejahatan

    Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama melawan hukum antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara.
    22 Sikap pemimpin yang selalu mengutamakan hukum dan norma merupakan tindakan .…

    • a. terpuji
    • b. bermoral
    • c. beriman
    • d. berilmu

    Sikap pemimpin yang selalu mengu
    23. Pelaku tindak pidana korupsi dapat dituntut dengan UU No. .…

    • a. 20 Tahun 2001
    • b. 31 Tahun 2002
    • c. 12 Tahun 2004
    • d. 32 Tahun 2004

    UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantas tindak pidana korupsi, yang memberikan sanksi bagi para pelaku korupsi.
    24. Salah satu sifat pokok kedaulatan adalah ….

    • a. terbagi-bagi
    • b. terbatas
    • c. permanen
    • d. mutlak

    Kedaulatan memiliki empat sifat dasar yaitu permanen, asli, bulat (tidak dapat dibagi-bagi) , dan tidak terbatas.
    25. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara disebut ….

    • a. kekuasaan
    • b. kedaulatan
    • c. kekuatan
    • d. kehebatan

    Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara disebut kedaulatan.
    26. Kedaulatan berasal dari hukum yang berlaku di suatu negara disebut ….

    • a. kedaulatan negara
    • b. kedaulatan raja
    • c. kedaulatan hukum
    • d. kedaulatan rakyat

    Kedaulatan hukum yaitu kedaulatan yang berasal dari hukum yang berlaku di suatu negara.
    27. Tokoh penganjur teori kedaulatan Tuhan adalah ….

    • a. Thomas Aquinas
    • b. John Locke
    • c. Leon Dugoit
    • d. Thomas Hobbes

    Penganut teori kedaulatan Tuhan, antara lain Agustinus, Thomas Aquinas, dan F. J. Sthal.
    28. Kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal ….

    • a. 1 ayat 1
    • b. 1 ayat 2
    • c. 2 ayat 1
    • d. 2 ayat 2

    Pasal 1
    (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
    (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
    (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
    29. UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 menegaskan juga bahwa bangsa Indonesia melaksanakan kedaulatan ….

    • a. Tuhan
    • b. negara
    • c. rakyat
    • d. hukum

    Pasal 1
    (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
    (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
    (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
    30. Tujuan negara Indonesia ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ….

    • a. pertama
    • b. kedua
    • c. ketiga
    • d. keempat

    Tujuan negara Indonesia terdapat dalam UUD 1945 alenia 4.
    31. Ciri khas dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah .…

    • a. adanya Pemilu
    • b. adanya MPR
    • c. musyawarah dan mufakat
    • d. suka bekerja keras

    Ciri khas dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah musyawarah dan mufakat.
    32. Dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan ….

    • a. MPR
    • b. DPR
    • c. Rakyat
    • d. Penguasa

    Dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

    33. Apabila dilihat dari segi sifatnya, kedaulatan terdiri atas kedaulatan .…

    • a. ke luar
    • b. ke dalam
    • c. ke atas dan ke bawah
    • d. ke semua arah

    Menurut Jean Bodin (1530- 1596) menyatakan pengertian kedaulatan ada dua macam yaitu :
    Kedaulatan ke dalam (intern) artinya Negara berhak mengatur urusan rumah tangganya melalui lembaga Negara tanpa campur tangan Negara lain.
    Kedaulatan ke luar (ekstern) artinya kebijaksanaan pemerintah untuk mengadakan hubungan atau kerja sama dengan Negara lain (hubungan internasional).
    34. Pada pemilihan umum yang dilaksanakan tahun 2004, presiden dipilih oleh ….

    • a. MPR
    • b. DPR
    • c. DPD
    • d. rakyat

    Pada pemilihan umum yang dilaksanakan tahun 2004, presiden dipilih oleh rakyat
    35. Perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan dalam kelas adalah ….

    • a. pemilihan ketua kelas
    • b. pemilihan presiden
    • c. pemilihan gubernur
    • d. pemilihan pegawai negara

    Perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan dalam kelas adalah pemilihan ketua kelas.

    B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat.

    1. Sebutkan isi dari Pancasila menurut Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.
    2. Uraikan pengertian konstitusi dalam arti luas dan arti sempit.
    3. Sebutkan secara singkat sejarah disusunnya UUD 1945.
    4. Sebutkan tahapan penyusunan UU.
    5. Apakah yang dimaksud dengan demokrasi?
    6. Sebutkan teori-teori kedaulatan.

    Jawaban :

    1. Rumusan Pancasila menurut Soekarno
    Kebangsaan Indonesia
    Internasionalisme,-atau peri-kemanusiaan
    Mufakat,-atau demokrasi
    Kesejahteraan sosial
    kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya.

    2. Menurut Usep Ranawidjaya (pakar hukum tata negara), konstitusi memiliki dua pengertian, yaitu konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas mencakup segala ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian negara, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar, Undang- Undang organik, per aturan per undangan lainnya, maupun kebiasaan atau konvensi. Konstitusi dalam arti sempit dapat diartikan Undang-Undang Dasar saja.

    3. Persiapan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 sudah dimulai sejak zaman penjajahan Jepang, yaitu di dalam sidang-sidang penyelidik (BPUPKI). Pada masa sidang kedua dari tanggal 10–17 Juli 1945 tahap penyusunan Undang-Undang Dasar. Setelah BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya untuk menyusun rancangan UUD dibentuklah PPKI. PPKI pada 18 Agustus 1945 mengadakan persidangan yang salah satu ke putusan nya adalah menetapkan UUD 1945.

    4. Secara garis besar, proses penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi beberapa tahapan, yakni sebagai berikut.
    a. Tahap Penyiapan Rancangan Undang-Undang (RUU);
    b. Tahap Pembahasan
    c. Tahap Pengesahan dan Pengundangan

    5. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” dan “kratos”. Demos berarti rakyat, sedangkan kratos berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti “pemerintahan rakyat”.

    6. TEORI KEDAULATAN
    Teori kedaulatan negara yang dikemukakan oleh para ahli kenegaraan adalah sebagai berikut.

    a. Teori Kedaulatan Tuhan
    Menurut teori ini kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari Tuhan. Artinya, raja atau penguasa negara mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sehingga kehendak raja atau penguasa juga merupakan kehendak Tuhan.

    b. Teori Kedaulatan Raja
    Teori kedaulatan raja merupakan perwujudan dari teori kedaulatan Tuhan. Kekuasaan tertinggi di tangan raja atau penguasa. Oleh karena itu, raja dianggap keturunan dewa atau wakil Tuhan di bumi yang mendapat kekuasaan langsung dari Tuhan sehingga kekuasaan raja mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

    c. Teori Kedaulatan Negara
    Berdasarkan teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Negara sebagai lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan. Kedaulatan negara muncul bersama dengan berdirinya suatu negara.

    d. Teori Kedaulatan Hukum
    Teori kedaulatan hukum menekankan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara terletak

    pada hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu, pelaksanaan pemerintahan dibatasi oleh norma sehingga tidak bersifat absolut.

    e. Teori Kedaulatan Rakyat
    Teori kedaulatan rakyat mengajarkan bahwa kekuasaan negara tertinggi terletak di tangan rakyat. Sumber ajaran kedaulatan rakyat adalah demokrasi. Teori ini memunculkan timbulnya suatu teori pembagian kekuasaan seperti dalam ajaran trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu.

    Hakikat Globalisasi

    Globalisasi merupakan suatu proses menuju lingkup dunia. Dengan demikian globalisasi dapat diartikan sebagai proses mendunia, dimana semua peristiwa baik ekonomi, politik maupun budaya yang terjadi di satu belahan dunia dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Atau dapat disebut globalisasi merupakan suatu proses di mana hubungan sosial dan saling ketergantungan antarmanusia di dunia ini semakin besar.

    R. Robertson berpendapat bahwa globalisasi adalah proses mengecilnya dunia dan meningkatnya kesadaran akan dunia sebagai satu kesatuan, saling ketergantungan dan kesadaran global akan dunia yang menyatu. Ahli lain bernama Martin Albrow mengatakan globalisasi menyangkut seluruh proses di mana penduduk dunia terhubung kedalam komunitas dunia yang tunggal, komunitas global.

    Pendapat lain tentang globalisasi.

    A. G. McGrew.Globalisasi mengacu pada keserbaragaman hubungan dan saling keterkaitan antar masyarakat yang membentuk sistem dunia modern. Globalisasi adalah proses dimana berbagai peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain. M. Waters. Globalisasi adalah sebuah proses sosial di mana halangan-halangan bersifat geografis pada tatanan sosial dan budaya semakin menyusut dan setiap orang kian sadar bahwa mereka semakin dekat satu sama lain. Emmanuel Richter. Jaringan kerja globalisasi yang secara bersamaan manyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi dalam planet ini ke dalam ketergantungan dan persatuan dunia.

    Globalisasi mampu membuat suatu perubahan kehidupan dunia yang dulunya sangat sederhana menjadi bersifat multidimensional. Globalisasi juga membuat semakin kuat ikatan ekonomi, politik, teknologi dan budaya yang mampu menghubungkan individu, komunitas, perusahan dan pemerintah di seluruh dunia. Dalam konsep awal orang beranggapan bahwa globalisasi merupakan suatu gejala ekonomi. Seperti yang tertulis dalam Wikipedia Encycloedia Indonesia bahwa globalisasi mengacu terutama pada liberalisasi perdagangan bebas (free trade). Hal ini dikarenakan, berkembangnya globalisasi diikuti dengan munculnya perusahan-perusahan multinasional dan transnasional seperti Toyota, Siemens, Coca Cola, Samsung, Mc Donalds di berbagai negara di seluruh dunia.

    Globalisasi membuat suatu kenyataan bahwa kehidupan dunia menjadi satu kesatuan dalam “satu dunia”, yang membuat sebuah desa global (global village) dengan kehidupan manusia secara individu, kelompok, atau bangsa-bangsa menjadi saling ketergantungan (interdependency) dalam semua aspek kehidupan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat ruang lingkup interaksi antar manusia di seluruh dunia semakin menyempit.

    Faktor-faktor penggerak globalisasi

    a. Teknologi komunikasi dan informasi
    Berkembangnya teknologi dan informasi dunia yang pesat membuat hubungan manusia antarmanusia di dunia semakin mudah. Alat komunikasi modern seperti telepon seluler yang dimiliki setiap orang memungkinkan setiap waktu dapat berkomunikasi dengan siapa saja dimana mereka berada. Internet yang membuat manusia dapat mengakses semua data informasi yang ada dan tersebar di seluruh dunia dalam waktu yang sesingkat mungkin. Internet dapat mempermudah suatu transaksi-transaksi dalam dunia bisnis di seluruh dunia. Internet dapat dipergunakan untuk e-banking, yaitu melakukan transfer modal yang dilakukan dengan pertukaran dokumen.

    Dalam dunia pendidikan internet melahirkan adanya e-learning, yaitu model pembelajaran

    dimana para siswa tidak perlu datang di sekolah-sekolah akan tetapi cukup berada di depan layar komputer dan berkomunikasi secara visual melalui internet dengan pengajar atau sesama pelajar.

    Teknologi satelit komunikasi dipergunakan oleh stasiun televisi untuk menyiarkan secara langsung suatu peristiwa yang terjadi di satu negara ke seluruh negara di dunia dalam waktu yang bersamaan dengan kejadian peristiwa tersebut. Misalnya adanya bencana alam, pertandingan olah raga, peperangan dan hiburan.

    b. Teknologi Transportasi
    Sarana transportasi yang semakin canggih juga dapat mempengaruhi terjadinya perubahan perekonomian suatu negara maupun bidang-bidang kehidupan yang lain; seperti halnya politik, sosial dan budaya. Hal ini, dikarenakan ditemukannya teknologi transportasi dengan kecepatan tinggi sehingga memudahkan orang untuk menjalin kerjasama antar negara.

    Teknologi transportasi mutakhir mempermudah untuk menjangkau suatu daerah sesulit apapun. Teknologi transportasi yang canggih, seperti pesawat yang bermesin jet dapat dipergunakan untuk mengantar para penumpang dari satu negara ke negara lain dalam waktu singkat. Apalagi dengan biaya yang murah, pesawat terbang saat ini bukan lagi menjadi sarana transportasi bagi masyarakat kelas atas. Sebagian besar anggota masyarakat mampu menggunakan pesawat terbang sebagai alat transportasi.

    Tanda-tanda globalisasi
    Kehidupan suatu negara yang telah memasuki era globalisasi, memiliki pertanda khusus. Secara umum Budiyanta (2005:90) menyebutkan bahwa tanda-tanda globalisasi adalah sebagai berikut.

    • Perdagangan global semakin meningkat.
    • Aliran modal internasional, di antaranya investasi luar negeri telah masuk dan mempengaruhi perekonomian negara tersebut.
    • Meningkatnya aliran data lintas batas, seperti penggunaan internet, satelit komunikasi dan telepon.
    • Adanya desakan berbagi pihak untuk mengadili para penjahat perang di Mahkamah Internasional (International Criminal Court) dan adanya gerakan untuk menyerukan keadilan internasional.
    • Meningkatnya pertukaran budaya (cultural exchange) internasional.
    • Menyebar luasnya paham multikulturalisme dan semakin besarnya akses individu terhadap berbagai macam budaya.
    • Meningkatnya perjalanan dan turisme lintas negara.
    • Meningkatnya imigrasi, termasuk imigrasi ilegal.
    • Berkembangnya infrastruktur telekomunikasi global.
    • Berkembangnya sistem keuangan global.
    • Meningkatnya aktivitas perekonomian yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasional.
    • Meningkatnya peran organisasiorganisasi internasional, seperti: WTO, IMF yang berurusan dengan transaksi-transaksi internasional.

    Globalisasi di Indonesia
    Globalisasi bagi Indonesia merupakan suatu tantangan dan kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu ambil bagian dalam kancah globalisasi dunia. Kita memahami konsekuensi globalisasi, dimana suatu peristiwa yang terjadi Indonesia akan memberikan pengaruh pada dunia internasional. Sebaliknya peristiwa yang terjadi di dunia internasional akan memberikan dampak bagi Indonesia.

    Agar Indonesia dapat berperan dalam globalisasi internasional, maka diperlukan suatu persiapan yang matang dan selalu terbuka terhadap perubahan. Untuk menghadapi semakin derasnya arus globalisasi diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang handal.Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu akan berhasil atau tidaknya negara kita menghadapi tantangan di era global.

    Untuk mendapatkan yang berkualitas diperlukan pelatihan dan pendidikan yang mampu mempersiapkan manusia untuk dapat bersaing di tengah arus globalisasi. Dalam penjelasan umum UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa. Hal ini dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

    Soal Latihan PKN Kelas VII Semester II

    Soal Latihan PKN Kelas VII Semester II. Berikut ini kompetensi dasar Mata Pelajaran PKn

    Kelas VII Semester II
    3.1 Menguraikan hakikat, hukum dan kelembagaan HAM
    3.2 Mendeskripsikan kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM
    3.3 Menghargai upaya perlindungan HAM
    3.4 Menghargai upaya penegakan HAM
    4.1 Menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat
    4.2 Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab
    4.3 Mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab


    1. Hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia bersumber dari ….

    • A. Perserikatan Bangsa-Bangsa
    • B. karunia Tuhan Yang Maha Esa
    • C. kehendak umat manusia di seluruh dunia
    • D. pemerintah

    2. Piagam HAM yang disusun oleh Thomas Jefferson sebagai deklarasi kemerdekaan Amerika dari tangan Inggris pada tahun 1776 dikenal dengan nama ….

    • A. Magna Charta
    • B. Bill of Rights
    • C. Declaration of Independence
    • D. Declaration des Droits de I’homme et du Citoyen

    3. Paham yang menjadi embrio negara hukum, demokrasi, dan persamaan adalah ….

    • A. equality before the law
    • B. presumption of innocence
    • C. freedom of speech
    • D. the right of property

    4. Deklarasi yang menjadi dasar lahirnya piagam HAM PBB adalah….

    • A. Declaration of independence
    • B. Declaration des Droits de I’homme et du Citoyen
    • C. The four freedom
    • D. Deklarasi Rosevelt

    5. Setelah revolusi Prancis, perhatian terhadap HAM semakin membaik, salah satunya adalah lahirnya teori tentang social contract yang dikemukakan oleh ….

    • A. Montesquieu
    • B. J.J Rousseau
    • C. John Locke
    • D. Jarolimek

    6. Berikut ini adalah instrumen nasional HAM di Indonesia, yaitu ….

    • A. UUD 1945
    • B. Tap MPR No. XVII/MPR/1998
    • C. UU No. 39 Tahun 1999
    • D. A, B, C semuanya benar

    7. Setiap orang berhak atas perlindungan HAM, hal tersebut diatur dalam ….

    • A. UU Nomor 39 tahun 1999
    • B. UU Nomor 20 tahun 2003
    • C. UU Nomor 32 tahun 2004
    • D. UU Nomor 12 tahun 2006

    8. Apabila seseorang menggunakan hak pribadi seluas-luasnya, maka hal tersebut akan memungkinkan….

    • A. haknya bersifat mutlak
    • B. hak orang lain terlanggar
    • C. haknya bertambah besar
    • D. hak orang lain bertambah besar

    9. Berikut ini adalah akibat dari pelanggaran HAM bagi warga negara, kecuali ….

    • A. membahayakan kelangsungan hidup
    • B. merampas kemerdekaan
    • C. mengganggu perkembangan jiwa dan raga
    • D. menjamin tegaknya keadilan

    10. Melaporkan kepada pihak yang berwajib, tentang penganiayaan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain merupakan perbuatan yang didorong oleh ….

    • A. pencerminan sikap suka menolong
    • B. pencerminan sikap suka
    • menghormati
    • C. berani membela kebenaran dan keadilan
    • D. keinginan untuk dihargai

    11. Penyampaian pendapat secara lisan, tulisan, dan sebagainya yang dilakukan di muka umum disebut….

    • A. kemerdekaan mengemukakan pendapat
    • B. penyampaian pendapat di muka umum
    • C. demontrasi
    • D. demokrasi

    12. Lina menulis surat yang berisi mengenai ketertiban dan mengirimkannya kepada Walikota. Hal ini merupakan contoh cara menyampaikan pendapat dalam bentuk….

    • A. mogok makan
    • B. tulisan
    • C. media
    • D. lisan

    13. Kemerdekaan mengemukakan pendapat diatur UUD 1945, yaitu….

    • A. pasal 25
    • B. pasal 26
    • C. pasal 27
    • D. pasal 28

    14. Penjabaran lebih lanjut mengenai aturan kemerdekaan mengemukakan pendapat diatur dalam…

    • A. UU No. 9 Tahun 1998
    • B. UU No. 39 tahun 1999
    • C. UU No. 20 tahun 2000
    • D. UU No. 20 tahun 2003

    15. Pawai yang dilakukan dalam kampanye seringkali menyebabkan jalan menjadi macet dan timbulnya kebisingan suara akibat meraungraungnya suara motor. Hal ini bertentangan dengan asas.…

    • A. musyawarah dan mufakat
    • B. proporsionalitas
    • C. keseimbangan antara hak dan kewajiban
    • D. manfaat

    16. Jika terjadi perbedaan pendapat, tidak perlu menimbulkan perselisihan. Jika terjadi perselisihan jangan sampai diselesaikan dengan cara kekerasan. Hal ini sesuai dengan asas.…

    • A. manfaat
    • B. proporsionalitas
    • C. musyawarah dan mufakat
    • D. keseimbangan antara hak dan kewajiban

    17. Jika seorang pejabat negara memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi, maka hal itu tidak sesuai dengan asas….

    • A. manfaat
    • B. proporsionalitas
    • C. musyawarah dan mufakat
    • D. keseimbangan antara hak dan kewajiban

    18. Di bawah ini bentuk-bentuk mengemukakan pendapat di muka umum, kecuali….

    • A. pawai
    • B. rapat umum
    • C. mimbar bebas
    • D. berkumpul

    19. Contoh sikap yang mencerminkan kemerdekaan mengemukakan pendapat di sekolah adalah…

    • A. bolos sekolah untuk mengikuti demonstrasi
    • B. menulis artikel untuk dikirimkan ke surat kabar
    • C. mengemukakan pendapat ketika diskusi di kelas
    • D. membuat pamflet untuk ditempelkan di majalah dinding

    20. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk mengemukakan pendapat dengan cara sebagai berikut….

    • A. demonstrasi
    • B. bertindak anarkis
    • C. berunjuk rasa rusuh
    • D. melakukan penelitian

    21. Dampak negatif dari tidak biasanya mengemukakan pendapat adalah, kecuali…

    • A. muncul budaya Asal Bapak Senang
    • B. apatis terhadap masalah sosial politik
    • C. menyerahkan semua persoalan kepada orang yang paling tua
    • D. mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial politik

    22. Kewajiban dan tanggung jawab bagi setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum diantaranya, kecuali….

    • A. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
    • B. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
    • C. tidak menaati hukum dan peraturan perundang-undangan
    • D. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban lingkungan

    23. Sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab warga negara, sebaiknya sebelum berdemonstrasi kita melakukan.…

    • A. doa bersama
    • B. melapor kepada aparat kepolisian
    • C. membuat spanduk, pamflet dan poster
    • D. menguatkan konsolidasi terhadap demonstran

    24. Salah satu contoh demonstrasi yang melanggar terhadap aturan moral yang diakui umum, kecuali…

    • A. membakar bendera negara lain
    • B. membakar foto presiden negara lain
    • C. membakar lambang negara Pancasila
    • D. demontrasi dengan tertib dan aman

    25. Tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum adalah, kecuali…

    • A. melindungi hak asasi manusia
    • B. menghargai asas legalitas
    • C. menyelengarakan pengamanan
    • D. tidak menggunakan asas praduga tak bersalah

    26. Kemerdekaan mengelurkan pendapat merupakan salah satu ciri dari negara ….

    • A. demokratis
    • B. hukum
    • C. masa reformasi
    • D. oligarki

    27. Landasan nilai moral (idiil) dalam kemerdekaan mengeluarkan pendapat adalah…

    • A. Pancasila sila ke-4
    • B. Pancasila sila ke-3
    • C. Pancasila sila ke-2
    • D. Pancasila sila ke-1

    28. Salah satu sikap yang mencerminkan prinsip keadilan dalam bermusyarawah mufakat adalah…

    • A. menerima hasil keputusan dan melaksanakannya jika menguntungkan
    • B. menerima hasil keputusan dan melaksanakannya dengan ikhlas
    • C. hasil keputusan harus ditegakkan
    • D. tidak melaksanakan hasil keputusan

    29. Contoh peran serta masyarakat dalam mengeluarkan pendapat di masa reformasi untuk membentuk iklim demokrasi yang baik adalah…

    • A. membentuk partai politik
    • B. membentuk lembaga swadaya masyarakat
    • C. menaati peraturan dan berdisplin
    • D. berperan aktif dalam pembangunan

    30. Sanksi terhadap sikap yang menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah dipidana dengan penjara selama…

    • A. 4 tahun
    • B. 3 tahun
    • C. 2 tahun
    • D. 1 tahun

    31. Salah satu ciri mengemukakan pendapat di muka umum dengan baik adalah…

    • A. menyandera polisi
    • B. berunjuk rasa secara rusuh
    • C. melakukan tindakan anarkis
    • D. melapor ke pihak kepolisian sebelum melakukan demonstrasi

    32. Salah satu prinsip dasar demokrasi adalah…

    • A. partisipasi penuh rakyat dalam mendukung pemerintahan
    • B. kemerdekaan mengeluarkan pendapat
    • C. peran aktif rakyat dalam pembangunan
    • D. adanya pemerintah yang menghormati aspirasi rakyat

    33. 1. Rumah sakit
    2. Lapangan terbuka
    3. Kedutaan besar
    4. Jalan raya

    Tempat-tempat yang dilarang untuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum adalah…

    • A. 1 dan 4
    • B. 1 dan 3
    • C. 1 dan 2
    • D. 1 saja

    34. Contoh sikap mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab adalah…

    • A. mengeluarkan kata-kata kotor dan menghina pemerintah
    • B. menerobos barikade petugas dengan menggunakan mobil
    • C. memecahkan pot dan merusak fasilitas umum
    • D. menjaga ketertiban umum

    35. Kelas anda melakukan rapat dan telah memutuskan untuk melakukan tamasya pada akhir pekan yang dilakukan secara musyawarah mufakat. Sikap yang seharusnya Anda lakukan terhadap keputusan tersebut adalah…

    • A. menolak hasil rapat
    • B. melaksanakan dengan penuh tanggung jawab
    • C. tidak mau melaksanakan hasil rapat karena tidak punya uang
    • D. menyerahkan hasil keputusan rapat kepada sekolah

    36. Jika terjadi perbedaan pendapat, sebaiknya diselesaikan dengan cara.…

    • A. demonstrasi
    • B. keluar dari rapat
    • C. musyawarah dan mufakat
    • D. menolak hasil keputusan

    37. Salah satu budaya luhur bangsa Indonesia dalam mengeluarkan pendapat yakni melalui jalan.…

    • A. suara terbanyak (voting)
    • B. musyawarah dan mufakat
    • C. berdemonstrasi
    • D. berdialog

    38. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, merupakan bunyi pasal…

    • A. pasal 28B ayat 2
    • B. pasal 28C ayat 2
    • C. pasal 28D ayat 3
    • D. pasal 28E ayat 3

    39. Contoh sikap yang dapat dilakukan siswa dalam mencerminkan kemerdekaan mengemukakan pendapat di kelas adalah…

    • A. melakukan pemilihan ketua kelas
    • B. menjadi bendahara kelas
    • C. menjadi sekretaris kelas
    • D. membuat pamflet untuk ditempelkan di majalah dinding

    40. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk mengemukakan pendapat di sekolah dengan cara sebagai berikut….

    • A. demonstrasi menentang kebijakan kepala sekolah
    • B. tidak mematuhi tata tertib sekolah
    • C. mengikuti pemilihan ketua OSIS
    • D. berdialog dengan kepala sekolah untuk mencar jalan keluar masalah yang sedang dihadapi

    41. Contoh demonstrasi yang kebablasan adalah…

    • A. menabrak barikade polisi
    • B. menjaga ketertiban umum
    • C. berlangsung secara aman
    • D. menghargai hak orang lain

    42. Menjaga ketertiban umum pada saat berdemonstrasi merupakan perbuatan …

    • A. kebablasan
    • B. bertanggung jawab
    • C. melanggar HAM
    • D. manusiawi

    43. Sikap apa yang harus kita lakukan pada saat memperingati hari besar keagamaan?

    • A. Melakukan demonstrasi
    • B. Menghasut orang
    • C. Memperingatinya dengan hidmat
    • D. Berbuat onar

    44.Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh aparat keamanan pada saat terjadi demonstrasi….

    • A. membiarkannya
    • B. menembak dengan senapan angin
    • C. memukul
    • D. melakukan pengamanan

    45. Saat ini sering terjadi bentrokan fisik dalam demonstrasi. Hal tersebut terjadi karena ….

    • A. tidak tersalurkannya aspirasi rakyat
    • B. kurangya tanggung jawab
    • C. sudah terpenuhinya kebutuhan rakyat
    • D. keegoisan demonstran

    46. Contoh sikap yang harus kita lakukan jika pendapat teman kita berbeda adalah…

    • A. membiarkannya
    • B. menerimanya
    • C. marah-marah
    • D. memusuhinya.

    47. Landasan konstitusional dalam kemerdekaan mengeluarkan pendapat adalah UUD 1945, yaitu ….

    • A. pasal 28
    • B. pasal 27
    • C. pasal 26
    • D. pasal 25

    48.Kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum disebut…

    • A. pawai
    • B. rapat umum
    • C. mimbar bebas
    • D. demonstrasi

    49. Berikut ini adalah sarana penyampaian pendapat yang dapat dilakukan oleh rakyat, kecuali…

    • A. partai politik
    • B. LSM
    • C. organisasi komunis
    • D. berperan aktif dalam pembangunan

    50. Sarana penyampaian pendapat siswa di sekolah dapat ditampung dalam sebuah wadah yaitu…

    • A. Pramuka
    • B. OSIS
    • C. Paskibra
    • D. Patroli Keamanan Sekolah

    Instrumen Antikorupsi di Indonesia

    Perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan perilaku yang harus dihilangkan untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih, kuat, dan berwibawa. Untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyeleng garaan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.

    Dalam undang-undang (peraturan) tersebut dinyatakan bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif (kekuasan untuk melaksanakan Undang-Undang), legislatif (kekuasaan untuk membuat dan menetapkan Undang-Undang), dan yudikatif (kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili pelanggaran Undang-Undang) serta pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya adalah berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, yang dimaksud dengan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah sebagai berikut.

    1. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ke tentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi. pribadi atau orang lain. Korupsi tidak hanya berupa korupsi uang, tetapi juga dapat berupa korupsi intelektual dan korupsi waktu.
    2. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama melawan hukum antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara.
    3. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntung kan keluarganya dan atau kroninya di atas ke pentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
    4. Perilaku KKN merupakan perilaku yang akan merusak sendi-sendi dalam kehidupan
    5. bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi (keberadaan) negara. Hal ini dimungkinkan karena perilaku KKN akan merusak berbagai macam tatanan,
    6. seperti hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa. Berikut ini dapat dilihat bagaimana dampak perilaku KKN terhadap hukum, politik, ekonomi, dan sosial budaya.

    1. Hukum

    1. Sistem hukum tidak lagi berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan hukum.
    2. Besarnya peluang eksekutif mencampuri badan peradilan.
    3. Hilangnya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
    4. Sistem hukum dan peradilan dapat dikendalikan dengan uang.
    5. Hilangnya perlindungan hukum terhadap rakyat terutama rakyat miskin.
    6. Peradilan dan kepastian hukum menjadi bertele-tele karena di salahgunakan oleh aparat penegak hukum.

    2. Politik

    1. Terpusatnya kekuasaan pada pejabat negara tertentu (pemerintah pusat).
    2. Daerah dan pemerintah daerah sangat bergantung pada pemerintah pusat. Hal ini mematikan daya kreasi dan inovasi daerah serta berujung kepada tindak penyuapan pejabat pusat untuk me lancarkan pembangunan daerah.
    3. Lemahnya sikap mental dan moralitas para penyelenggara negara.
    4. Terhambatnya kaderisasi dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia.
    5. Terjadinya ketidakstabilan politik karena rakyat tidak percaya terhadap pemerintah.
    6. Diabaikannya pembangunan nasional karena penyelenggara negara disibukkan dengan membuat kebijakan populis bukan realistis.

    3. Ekonomi

    1. Pembangunan dan sumber-sumber ekonomi di kuasai orang yang berada di lingkaran kekuasaan.
    2. Munculnya para pengusaha yang mengandalkan kebijakan pemerintah bukan berdasarkan kemandirian.
    3. Rapuhnya dasar ekonomi nasional karena pertumbuhan ekonomi bukan didasarkan pada kondisi sebenarnya.
    4. Munculnya para konglomerat yang tidak memiliki basis ekonomi kerakyatan.
    5. Munculnya spekulan ekonomi yang menjatuhkan
    6. ekonomi secara keseluruhan.
    7. Hilangnya nilai moralitas dalam berusaha, yakni diterap kanya sistem ekonomi kapitalis yang sangat merugikan pengusaha menengah dan kecil.
    8. Terjadinya tindak pencucian uang (money laundring) yang di lakukan pejabat dengan pengusaha yang merugikan negara.

    4. Sosial Budaya

    1. Hilangnya nilai-nilai moral sosial. Hal ini disebabkan masyarakat melihat banyak perilaku KKN para penyelenggara negara. Dengan demikian, rakyat pun melakukan tindakan pasif bahkan cenderung anarki.
    2. Hilangnya figur pemimpin dan contoh teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
    3. Berkurangnya tindakan menjunjung tinggi hukum, berkurangnya kepedulian dan kesetiakawanan.
    4. Lunturnya nilai-nilai budaya bangsa.
    Nilai Anti Korupsi

    Undang- Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kemudian dilengkapi dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 memuat peraturan yang tegas tentang konsekuensi hukum bagi pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sanksi hukum bagi pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah sebagai berikut.

    1. Pelaku Tindak Pidana Korupsi
    Berikut ini beberapa pasal dari UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantas tindak pidana korupsi, yang memberikan sanksi bagi para pelaku korupsi.

    a. Pasal 2 Ayat 1
    Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyaknya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

    Ayat 2
    Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

    b. Pasal 3
    Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

    c. Pasal 4
    Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

    2. Pelaku Tindak Pidana Kolusi
    Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Pasal 21, ditegaskan bahwa bagi penyelenggara negara dan anggota komisi pemeriksa yang melakukan tindakan kolusi yang merugikan negara pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

    3. Pelaku Tindak Pidana Nepotisme
    Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Pasal 22, ditegaskan bahwa bagi penyelenggara negara dan anggota komisi pemeriksa yang melakukan tindakan nepotisme yang merugikan negara dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

    Peraturan perundangan telah mengatur dengan tegas hukum an dan sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku tindak pidana KKN. Namun, penegakan hukum ini tidak semudah yang kita bayangkan karena membutuhkan partisipasi rakyat, ketegasan penegak hukum, dan kemauan politik para penyelenggara negara. Perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar norma agama, Pancasila, dan UUD 1945. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut marilah kita mulai dalam kehidupan terkecil di lingkungan kita, seperti dengan menerapkan perilaku jujur dan mandiri.

    Orang yang jujur akan berperilaku tidak pernah membohongi aturan dan tidak membohongi siapapun karena dia akan berpegang kepada kata hati yang terbaik dan orang yang mampu mandiri tidak akan melakukan tindakan kolusi dan nepotisme.

    Proses Pembuatan Peraturan Perundang- Undangan Nasional

    Peraturan perundang-undangan memiliki arti penting untuk mewujudkan tujuan negara. Terciptanya ketertiban dan keadilan memungkinkan para pekerja dapat bekerja dengan tenang, guru dan siswa belajar dengan nyaman, anak-anak dapat bermain dengan riang, dan presiden dapat mengelola negara dengan bijak. Pada akhirnya, stabilitas nasional akan tercipta sehingga pembangunan nasional menuju pembangunan manusia Indonesia seutuhnya (manusia Indonesia harus dibentuk dari sisi kemanusiaannya baik secara individu maupun kelompok) dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Dalam sebuah kehidupan kenegaraan, peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945 sampai dengan peraturan daerah disusun oleh lembaga yang berwenang dengan proses penyusunan yang berbeda.

    1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
    Pasal 3 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Hal ini menunjukkan bahwa yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurut Miriam Budiardjo (Pakar Ilmu Politik Indonesia), UUD 1945 memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan undang-undang lainnya. Hal ini disebabkan hal berikut.

    • UUD dibentuk menurut suatu cara istimewa yang berbeda dengan pembentukan undang-undang biasa.
    • UUD dibuat secara istimewa. Oleh karena itu, dianggap sesuatu yang luhur.
    • UUD adalah piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa.
    • UUD memuat garis besar tentang dasar dan tujuan negara.

    MPR memiliki kewenangan untuk mengubah (Amandemen) UUD. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945. Rancangan perubahan UUD di persiapkan oleh Badan Pekerja Majelis. Rancangan tersebut kemudian dibawa ke sidang Paripurna Majelis untuk dibahas dan diambil keputusan. Jika diterima, sidang paripurna menetapkan dan mengesahkannya.

    2. Ketetapan MPR (Tap MPR)
    Ketetapan MPR adalah produk hukum yang di tetapkan oleh MPR dalam sidang umum. Produk hukum MPR ada dua macam, yaitu ketetapan dan keputusan.

    a) Ketetapan
    Produk hukum MPR yang berlaku, baik ke dalam anggota MPR atau ke luar anggota MPR. Maksudnya, ketetapan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia

    b) Keputusan
    Produk hukum MPR yang hanya berlaku bagi anggota MPR. Namun berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 ketetapan dan keputusan tersebut bukan termasuk dalam tata urutan perundang-undangan.

    Proses pembuatan putusan majelis dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan. Tingkat pembicaraan tersebut, yaitu sebagai berikut.

    • Pembahasan Tingkat I. Pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pem bahasan ini menjadi rancangan putusan majelis sebagai bahan pokok pembicaraan tingkat II.
    • Pembahasan Tingkat II. Pembahasan oleh Rapat Paripurna Majelis yang didahului oleh penjelasan pimpinan dan dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi.
    • Pembahasan Tingkat III. Pembicaraan oleh Komisi atau Panitia Ad Hoc (Badan Istimewa yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat kontemporer (sementara)) Majelis terhadap semua hasil pembicaraan tingkat I dan II. Hasil pembicaraan pada tingkat III ini menjadi Rancangan Putusan Majelis.
    • Pembahasan Tingkat IV. Pengambilan putusan oleh Rapat Paripurna Majelis setelah mendengar laporan dari Pimpinan Komisi atau Panitia Ad Hoc Majelis serta usulan atau pendapat dari fraksi-fraksi jika diperlukan.

    MPR bersidang sedikitnya satu kali dalam lima tahun di ibu kota negara. Ketetapan MPR dapat dibuat dalam sidang umum (5 tahun sekali) atau dalam Sidang Tahunan. Jika ada kondisi yang memaksa, MPR dapat melaksanakan Sidang Istimewa. MPR tercatat pernah melaksanakan Sidang Istimewa ketika memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian melantik Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden.

    3. Undang-Undang (UU) atau Perpu
    Undang-undang merupakan peraturan perundangan yang dibuat untuk melaksanakan UUD 1945. Lembaga yang berwenang membentuk UU adalah Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Kriteria agar suatu masalah dapat diatur undang-undang adalah sebagai berikut.

    • UU dibentuk atas perintah ketentuan UUD 1945.
    • UU dibentuk dalam rangka mencabut, mengubah, dan menambah UU yang sudah ada.
    • UU dibentuk karena berkaitan dengan hak asasi manusia.
    • UU dibentuk karena berkaitan dengan kewajiban dan kepentingan orang banyak.

    Ada beberapa hak DPR yang berhubungan dengan pembuatan undang-undang. Hak DPR tersebut adalah sebagai berikut.

    • Hak inisiatif, yaitu hak DPR untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU).
    • Hak Amandemen, yaitu hak DPR untuk mengadakan perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU).
    • Hak angket dan menyatakan pendapat.
    • Hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usulan serta hak imunitas.
    • Hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan mengenai kebijakan pemerintah dibidang tertentu.

    Dalam pembentukan undang-undang ini, presiden memiliki hak mengajukan Rancangan Undang-Undang (Pasal 5 ayat 1 UUD 1945). Di sisi lain, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang yang disebut sebagai kekuasaan legislatif. Secara garis besar, proses penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi beberapa tahapan, yakni sebagai berikut.

    a. Tahap Penyiapan Rancangan Undang-Undang (RUU)
    Rancangan undang-undang dapat dibuat oleh pemerintah dan DPR. Pemerintah atau keseluruhan departemen dapat mengajukan prakarsa pembentukan undang-undang. DPR dapat mengajukan RUU dengan menggunakan hak inisiatif. Pengusulan RUU dengan menggunakan hak inisiatif dapat diajukan jika disetujui oleh sepuluh anggota DPR dari fraksi yang berbeda.

    Usulan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR. Selanjutnya, dibawa ke rapat paripurna untuk dibahas. Jika disetujui, RUU itu dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sebaliknya, jika tidak disetujui, berarti RUU tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

    b. Tahap Pembahasan
    Tahap pembahasan bagi rancangan undang-undang di DPR RI ditetapkan melalui empat tingkat pembicaraan sebagai berikut.

    • Pembicaraan Tingkat I (Rapat Paripurna). Pembicaraan pada Tingkat I adalah pemberian keterangan atau penjelasan pemerintah mengenai RUU yang berasal dari pemerintah dan pemberian penjelasan dari pimpinan komisi atau pimpinan panitia khusus atas nama DPR jika RUU yang dibahas adalah RUU yang berasal dari DPR (hak inisiatif).
    • Pembicaraan Tingkat II (Rapat Paripurna). Pembicaraan Tingkat II terdiri atas dua macam bergantung pemberi usulan. Jika RUU berasal dari pemerintah, dilakukan pemandangan umum para anggota DPR yang mewakili fraksi masing-masing. Selain itu, jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. Jika RUU berasal dari usul inisiatif DPR, dilakukan tanggapan pemerintah terhadap RUU usul inisiatif dan jawaban pimpinan panitia khusus atas nama DPR terhadap tanggapan pemerintah tersebut.
    • Pembicaraan Tingkat III (Rapat Komisi). Semua RUU dibahas secara mendalam dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, atau panitia khusus. Dalam rapat ini, diundang pihak-pihak yang mewakili pemerintah. Jika dianggap perlu, DPR dapat melakukan dengar pendapat (hearing) dengan masyarakat, organisasi massa, atau lembaga swadaya masyarakat.
    • Pembicaraan Tingkat IV (Rapat Paripurna). Pembicaraan Tingkat IV merupakan pembicaraan terakhir, dengan tahapan pembicaraannya sebagai berikut. (a) Pelaporan hasil rapat tingkat III. (b) Penyampaian pendapat akhir fraksi dan jika perlu
    • disampaikan juga catatan-catatan dari fraksi. (c) Sambutan pejabat yang ditunjuk pemerintah sebagai komentar terhadap putusan yang ditetapkan DPR.
    UU

    c. Tahap Pengesahan dan Pengundangan
    Hasil dari RUU yang telah disetujui DPR akan diberikan kepada presiden melalui sekretaris negara untuk ditandatangani dan disahkan. Kemudian, undang-undang tersebut akan diundangkan oleh menteri negara atau sekretaris kabinet. Pengundangan mempunyai maksud agar seluruh warga negara mengetahui bahwa ada undang-undang yang baru dan mengikat semua warga negara.

    4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
    Perpu dibentuk oleh presiden tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR. Hal itu dikarenakan perpu dibuat dalam keadaan “darurat.” Artinya, persoalan yang muncul harus segera ditindak lanjuti. Perpu tetap harus diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.
    Jadi, bukan berarti presiden dapat seenaknya mengeluarkan Perpu karena pada akhirnya harus diajukan kepada DPR pada persidangan berikutnya. Sebagai lembaga legislatif, DPR dapat menerima atau menolak perpu. Jika perpu ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

    5. Peraturan Pemerintah (PP)
    Untuk melaksanakan suatu undang-undang, dikeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah merupakan bentuk pelaksanaan dari undang-undang. Adapun tahap penyusunannya adalah sebagai berikut.

    • Tahap persiapan rancangan Peraturan Pemerintah (PP).
    • Rancangan PP disiapkan oleh menteri sebagai pimpinan departemen atau kepala pemerintah nondepartemen.
    • Tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan presiden sesuai Pasal 5 ayat 2 UUD 1945, kemudian diundangkan oleh sekretaris negara.

    6. Peraturan Presiden (Perpres)
    Presiden menetapkan Peraturan Presiden. Dilihat dari sifatnya, Peraturan Presiden ada dua macam, yaitu bersifat pengaturan dan penetapan. Dibandingkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dapat dibuat, baik dalam rangka melaksanakan UUD 1945, Ketetapan MPR, UU, maupun PP. Adapun PP terbatas hanya untuk melaksanakan UU sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 UUD 1945.

    7. Peraturan Daerah (Perda)
    Peraturan Daerah ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bentuk dan prosedur pembentukan peraturan daerah sama dengan pembentukan undang-undang. Peraturan Daerah dibedakan, antara lain:
    a. Peraturan Daerah Provinsi
    b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
    c. Peraturan Desa

    Memahami dan Menghargai Keputusan Bersama

    Salah satu cara untuk mengatasi perbedaan adalah dengan musyawarah. Musyawarah dilakukan untuk menetapkan keputusan bersama. Keputusan bersama adalah keputusan yang melibatkan semua orang yang berkepentingan. Keputusan bersama melibatkan semua anggota organisasi. Keputusan bersama harus dilakukan karena dalam organisasi terdapat banyak orang. Dalam organisasi, kita tidak bisa menyerahkan keputusan kepada satu orang. Keputusan juga tidak boleh diserahkan kepada ketua organisasi saja. Semua warga organisasi harus terlibat dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa nilai dasar dalam melakukan musyawarah, antara lain :
    1. Kebersamaan
    2. Persamaan hak
    3. Kebebasan mengemukakan pendapat
    4. Mengharagai pendapat orang lain
    5. Pelaksanaan hasil keputusan secara bertanggung jawab

    Bentuk-bentuk Keputusan Bersama

    1. Musyawarah untuk mufakat

    Musyawarah

    Musyawarah berasal darikata “syawara” ( bahasa Arab ) yang berarti berunding, urun rembug, mengatakan atau menyampaikan sesuatu. Musyawarah berarti suatu proses membicarakan suatu persoalan, dengan maksud mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan yang telah disetujui semua peserta dalam musyawarah di sebut mufakat.

    Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk pengambilan keputusan bersama yang mengedepankan kebersamaan. Musyawarah dilakukan dengan cara mempertemukan semua pendapat yang berbeda-beda. Setelah semua pendapat didengar dan ditampung, pendapat yang paling baik akan disepakati bersama. Dari berbagai pendapat, tentunya tidak mudah menentukan pendapat yang terbaik. Biasanya semua orang akan mengatakan bahwa pendapatnyalah yang terbaik.

    Ketika seluruh pendapat sudah dikemukakan, pembicaraan pun terjadi. Setelah dipertimbangkan akhirnya satu pendapat disepakati. Itulah yang kemudian disebut mufakat atau kesepakatan bersama. Dengan jalan mufakat, diharapkan keputusan bersama yang diambil mencerminkan semua pendapat. Dengan demikian, tidak ada lagi anggota yang merasa bahwa pendapatnya tidak diperhatikan.

    Dalam pelaksanaan musyawarah, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan usul atau saran. Setiap peserta musyawarah hendaknya lebih mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Meskipun Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, kita harus ingat bahwa orang lain memiliki hak yang sama dengan kita, jadi kebasan kita dibatasi kebebasan orang lain.

    2. Pemungutan suara

    Voting

    Cara musyawarah untuk mufakat tidak selalu membuahkan hasil. Hal ini terjadi bila ada perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan. Misalnya, beberapa pendapat dianggap sama baiknya. Atau karena beberapa pendapat dianggap tidak menguntungkan semua pihak. Jika demikian, ditempuhlah pemungutan suara atau voting. Tujuannya untuk mendapatkan keputusan bersama. Pemungutan suara biasanya disepakati oleh tiap-tiap pendukung pendapat yang berbeda. Sebelum dilakukan, diadakan kesepakatan. Yakni setiap anggota akan menerima pendapat yang didukung oleh suara terbanyak.

    Voting merupakan cara kedua jika cara musyawarah untuk mufakat gagal dilakukan. Sebelum voting dilaksanakan, perlu diperhatikan beberapa hal berikut :

    • Voting ditempuh setelah cara musyawarah untuk mufakat sudah dilaksanakan.
    • Voting dilakukan karena ketidakmungkinan menempuh musyawarah untuk mufakat lagi. Ketidakmungkinan ini disebabkan munculnya beragam pendapat yang bertentangan. Pertentangan inilah yang mencegah pencapaian kata mufakat.
    • Voting dilakukan karena sempitnya waktu, sementara keputusan harus segera diambil.
    • Voting dilakukan setelah semua peserta musyawarah mempelajari setiap pendapat yang ada.
    • Voting dilakukan jika peserta musyawarah hadir mencapai kuorum.
    • Voting dianggap sah sebagai keputusan jika separuh lebih peserta yang hadir menyetujuinya.

    Dalam voting, pendapat yang memperoleh suara terbanyak menjadi keputusan bersama. Dengan demikian, pendapat lain yang mendapat suara lebih sedikit terpaksa diabaikan.

    Kedua cara pengambilan keputusan bersama di atas, masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Pada pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat, kemungkinan terjadinya pertikaian dan perpecahan akan lebih kecil. Karena keputusan baru diambil jika telah dicapai kesepakatan dari semua peserta musyawarah ( dicapai mufakat ). Namun cara seperti ini akan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan voting. Akan butuh waktu yang panjang untuk mencari jalan tengah yang dapat diterima semua pihak, apalagi jika peserta musyawarah jumlahnya banyak. Akan sangat sulit dicapai mufakat, karena semakin banyakorang pasti akan semakin banyak pendapat dan kepentingan.

    Pada cara voting, keputusan akan dapat diambil dengan waktu yang lebih singkat, namun kemungkinan terjadinya ketidak puasan dari pihak yang kalah suara, jauh lebih besar. Pihak yang pendapatnya tidak disetujui akan dengan terpaksa menerima keputusan yang akhirnya diambil, sehingga bisa terjadi perpecahan.

    3. Aklamasi
    Ada kalanya keputusan bersama tidak diambil dengan cara mufakat atau voting, tetapi dengan cara aklamasi. Aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok. Pernyataan setuju ini dilakukan untuk melahirkan keputusan bersama. Pernyataan setuju dilakukan tanpa melalui pemungutan suara. Aklamasi terjadi karena adanya pendapat yang dikehendaki oleh semua anggota kelompok. Keputusan bersama yang disetujui dengan cara aklamasi ini harus dilaksanakan oleh seluruh anggota.

    Mematuhi Keputusan Bersama
    Dalam melaksanakan keputusan bersama ada beberapa asas yang harus dijungnung tinggi. Diantaranya adalah asas kekeluargaan dan gotong royong. Asas kekeluargaan menganggap setiap anggota kelompok sebagai keluarga sendiri, semua harus mematuhi keputusan bersama. Melaksanakan keputusan bersama secara kekeluargaaan mempunyai beberapa manfaat. Beberapa manfaat tersebut antara lain sebagai berikut.
    1. Semua anggota merasa memiliki kedudukan yang sama.
    2. Terciptanya keadilan antaranggota.
    3. Setiap anggota melaksanakan keputusan bersama dilandasi rasa tanggung jawab.

    Dengan menerima dan menaati keputusan bersama, kita telah mengamalkan Pancasila. Tepatnya, kita telah mengamalkan sila keempat Pancasila. Sila keempat tersebut berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dalam sila tersebut, terkandung beberapa nilai yang harus kita amalkan. Berikut ini nilai-nilai sila keempat Pancasila.

    1. Setiap warga Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
    2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
    3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
    4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
    5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
    6. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab.
    7. Musyawarah mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
    8. Musyawarah dilaakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur.
    9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
    10. Keputusan bersama mencakup nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
    11. Keputusan tersebut mencakup nilai harkat dan martabat manusia
    12. Keputusan bersama mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama
    13. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan musyawarah

    Pengaruh Globalisasi

    Kata “globalisasi” diambil dari kata globe yang artinya bola bumi tiruan atau dunia tiruan. Kemudian, kata globe menjadi global, yang berarti universal atau keseluruhan yang saling berkaitan. Jadi, globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat.

    Kemajuan dari teknologi transportasi dan komunikasi pasti akan membawa dampak atau pengaruh bagi kehidupan kita. Misalnya, barang-barang luar negeri yang dahulu sangat sulit diperoleh, sekarang dengan mudah kita dapatkan di mana saja. Contoh lain, yaitu handphone atau telepon selular, yang dahulu hanya terdapat di negara-negara maju, sekarang sudah ada di berbagai belahan dunia

    Dampak Positif Globalisasi
    Globalisasi, sebagai akibat dari kemajuan Iptek, memberikan manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia di seluruh dunia. Ini berarti bahwa globalisasi memberikan dampak positif bagi umat manusia. Sebagai contoh, mudahnya masyarakat memperoleh informasi maka masyarakat memiliki wawasan yang lebih luas. Bayangkan, jika suatu daerah yang sulit mendapatkan informasi dan transportasi. Pasti tempat tersebut menjadi tempat yang tertinggal dari daerah yang lainnya. Bayangkan jika informasi sulit masuk ke daerah kita. Betapa tertinggalnya daerah kita.

    Secara garis besar dampak positif globalisasi adalah sebagai berikut :
    1. Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan
    2. Mudah melakukan komunikasi
    3. Cepat dalam bepergian ( mobilitas tinggi )
    4. Menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran
    5. Memacu untuk meningkatkan kualitas diri
    6. Mudah memenuhi kebutuhan

    Dampak Negatif Globalisasi
    Masuknya informasi dengan mudah melalui berbagai media cetak dan elektronik dari luar tidak dapat dibendung dengan mudah. Kebiasaan negara Barat yang tidak sesuai dengan kebiasaan bangsa Timur dapat memengaruhi kejiwaan generasi bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan penyaring (filter) dalam menerima segala bentuk arus globalisasi Sekarang ini swalayan sudah banyak berdiri bahkan sampai di perdesaan. Dengan adanya pasar swalayan, masyarakat akan mudah membeli barang-barang yang sangat diperlukan. Namun, karena mudahnya mendapatkan barang, masyarakat akan mudah membelanjakan uangnya dengan membeli barang yang tidak diperlukan.

    Bentuk lain globalisasi adalah televisi. Televisi dapat membawa pengaruh terhadap seseorang. Jika tidak dapat memanfaatkannya dengan baik, orang menjadi malas belajar karena banyak acara televisi yang menarik. Berikut ini dampak negatif globalisasi adalah sebagai berikut :
    1. Informasi yang tidak tersaring
    2. Perilaku konsumtif (menghabur-hamburkan uang)
    3. Membuat sikap menutup diri, berpikir sempit
    4. Pemborosan pengeluaran dan meniru perilaku yang buruk
    5. Mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat

    Budaya Indonesia dalam Misi Kebudayaan Internasional
    Banyak negara lain yang tertarik dengan keunikan budayanya. Tidak jarang mereka mengundang kesenian yang ada di Indonesia lewat Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. Kita pernah melihat kesenian Indonesia ditampilkan di negara lain Ini merupakan kerja sama yang dilakukan kedua negara untuk saling mengenalkan budaya masing-masing. Keuntungan yang diperoleh bagi negara Indonesia adalah sebagai berikut.
    1. Kebudayaan Indonesia akan lebih dikenal di negara lain.
    2. Mempererat hubungan dengan negara lain yang ada di permukaan bumi.
    3. Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki kesenian dan kebudayaan tinggi.

    Kesenian Indonesia di dunia internasional dapat dijumpai dalam berbagai bentuk. Ragam budaya bangsa Indonesia yang telah dikenal oleh masyarakat luar negeri, antara lain sebagai berikut.

    Tari Kecak
    • Tarian daerah, seperti tari kecak dari Bali, tari jaipong dari Jawa Barat telah dikenal oleh masyarakat dunia.
    • Musik gamelan dari Bali, Jawa, dan Sunda telah dikenal di luar negeri bahkan dipelajari oleh masyarakat luar negeri di negaranya masing-masing.
    • Musik angklung yang dimainkan di luar negeri sebagai salah satu kesenian dari bangsa Indonesia bahkan menjadi barang kesenian yang diekspor ke luar negeri.
    • Batik sebagai hasil karya kerajinan tangan bangsa Indonesia banyak digemari pasar dunia.
    • Benda-benda pahat, seperti patung dari Bali dan Suku Asmat menjadi barang yang diminati turis asing sebagai cinderamata.

    Kesenian Indonesia sering dipentaskan oleh kedutaan besar Republik Indonesia di negara lain. Misi dari kesenian tersebut sebagai upaya memperkenalkan budaya bangsa Indonesia kepada negara lain. Selain itu, misi kesenian di internasional bertujuan menarik wisatawan asing berkunjung ke Indonesia.

    Menyikapi Pengaruh Globalisasi
    Ada beberapa sikap yang harus dimiliki oleh kita sebagai bangsa yang bermartabat dan memiliki jati diri yang luhur, di antaranya sebagai berikut.

    • Mempertebal keimanan dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
    • Ikut berperan dalam kegiatan organisasi keagamaan dalam mengatasi perubahan.
    • Belajar dengan giat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat berperan maksimal dalam menjalani era globalisasi.
    • Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri.
    • Mencintai kebudayaan bangsa sendiri dari pada kebudayaan asing.
    • Melestarikan budaya bangsa dengan mempelajari dan menguasai kebudayaan tersebut, baik seni maupun adat istiadatnya.
    • Memilih informasi dan hiburan dengan selektif agar menjaga dari pengaruh negatif.
    • Menjauhi kebiasaan buruk gaya hidup dunia barat yang bertentangan nilai dan norma yang berlaku.

    Agar kita tetap memiliki kepribadian sebagai bangsa Indonesia, kita perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang dapat diterima oleh semua kalangan. Nilai-nilai Pancasila yang kita amalkan dapat mencegah pengaruh negatif dari globalisasi. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal berikut.

    • Mengembangkan demokrasi politik.
    • Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik.
    • Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar.
    • Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
    • Menegakkan hukum.
    • Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional.

    Sistem ekonomi kerakyatan merupakan salah satu cara untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari globalisasi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal sebagai berikut.

    • Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat.
    • Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani.
    • Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor dari luar negeri.
    • Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu kebutuhan hidup yang menyangkut masyarakat luas haruslah bersifat murah dan terjangkau.
    • Tidak bergantung pada badan-badan multilateral, seperti Bank Dunia.
    • Mempererat kerja sama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju di dunia.

    Globalisasi sangat erat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, agar tidak berdampak buruk terhadap kehidupan kita sehari-hari, perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku. Adapun perilaku tersebut, antara lain sebagai berikut.

    • Terbuka terhadap inovasi dan perubahan.
    • Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau.
    • Dapat memanfaatkan iptek.
    • Menghargai jenis pekerjaan sesuai dengan prestasi.
    • Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan.
    • Menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia.

    Gaya hidup masyarakat yang cenderung menonjolkan diri dan cenderung selalu ingin berbeda dengan kebiasaan di masyarakat. Meskipun demikian, dampak globalisasi, baik yang negatif maupun yang positif tidak dapat dicegah. Tidak satupun bangsa di dunia ini mampu mencegah pengaruh globalisasi. Jika suatu bangsa menolak globalisasi, mereka akan jauh tertinggal dan terbelakang. Menolak globalisasi berarti menolak kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Oleh sebab itu, masyarakat harus mampu memilih hal positif dari globalisasi.

    Pemerintahan Tingkat Pusat

    Pemerintah pusat biasanya disebut “pemerintah” saja. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden dan para pembantu presiden. Pembantu presiden adalah wakil presiden dan para menteri. Pemerintah mempunyai tugas menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional negara kita adalah:
    1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia,
    2. memajukan kesejahteraan umum,
    3. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
    4. ikut melaksanakan perdamaian dunia.

    Lembaga negara merupakan perangkat dalamsistem pemerintahan di Indonesia. Indonesia menganut paham pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Lembaga negar dikelompokan kedalam tiga kelompok yaitu legeslatif, eksekutif dan yudikatif. Berikut ini usunan Pemerintahan Pusat sesudah Amandemen UUD 1945

    Struktur Pemerintahan

    Lembaga Legeslatif
    Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Lembaga ini terdiri atas DPR, MPR, dan DPD.

    1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
    Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tinggi negara. Susunan MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Sebelum adanya amandemen UUD 1945 MPR merupakan lembaga tertinggi negara.

    MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan, menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. Jumlah anggota MPR periode 2009–2014 adalah 692 orang yang terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

    Tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut :

    • Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
    • Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR.
    • Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR.
    • Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
    • Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.

    2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
    Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Rakyat Indonesia, semenjak pemilu 2004 langsung memilih anggota DPR. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat Indonesia. Jumlah anggota DPR, yaitu 550 orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berkedudukan di Jakarta.

    Tugas dan wewenang DPR adalah sebagai berikut:

    • membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
    • membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
    • menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD;
    • memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
    • menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

    3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
    Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR.

    Tugas dan wewenang DPD adalah sebagai berikut.

    • Mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi.
    • Membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diajukan, baik oleh DPR maupun oleh pemerintah.
    • Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
    • Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama

    Lembaga Eksekutif
    Lembaga eksekutif artinya lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga ini merupakan lembaga yang paling luas wewenang dan tugasnya dibanding lembaga negara legislatif dan yudikatif. Lembaga inilah yang mengendalikan dan melaksanakan pembangunan sesuai UU. Lembaga ekskutif dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden juga dibantu menteri-menteri dan lembaga negara lainnya. Lembaga eksekutif itulah yang disebut dengan pemerintah pusat. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat Indonesia dalam pemilihan presiden.

    Presiden merupakan pemimpin sebuah negara. Presiden termasuk lembaga eksekutif.Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Menteri-menteri tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga eksekutif bertugas mengurus berbagai urusan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut sebagai berikut:
    a. melaksanakan politik luar negeri;
    b. menciptakan pertahanan nasional;
    c. menjaga keamanan dan melindungi seluruh warga negara Indonesia.

    Lembaga Yudikatif
    Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan di bidang kehakiman. Lembaga ini bebas dari campur tangan siapa pun. Lembaga yudikatif juga yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga yudikatif terdiri atas :

    1. Mahkamah Agung (MA)
    Mahkamah Agung (MA) adalah badan yang melakukan kekuasaan kehakiman. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Jika masalah hukum tidak selesai di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, masalah tersebut dapat diselesaikan di Mahkamah Agung.

    2. Mahkamah Konstitusi (MK)
    Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota hakim konstitusi.

    Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

    • menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    • memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    • memutus pembubaran partai politik;
    • memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

    3. Komisi Yudisial (KY)
    Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. Dalam pelaksanaan wewenangnya, Komisi Yudisial bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota. Komisi Yudisial mempunyai tujuh orang anggota komisi.

    Komisi Yudisial mempunyai wewenang sebagai berikut.
    a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, dan
    b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

    Komisi Yudisial didirikan dengan tujuan:
    1) menyiapkan calon hakim agung yang ber – akhlak mulia, jujur, berani, dan kompeten;
    2) mendorong pengembangan sumber daya hakim menjadi insan yang mengabdi dan
    menegakkan hukum dan keadilan;
    3) melaksanakan pengawasan penye lenggaraan kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih,
    transparan, dan profesional.

    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
    Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan yang bertugas memeriksa tentang keuangan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 23 E Ayat 1 UUD 1945 bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

    Adapun anggota BPK berjumlah sembilan orang yang terdiri atas seorang ketua, wakil ketua, dan tujuh orang anggota. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan disahkan oleh presiden. Pemimpin BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK. Anggota BPK memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

    Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kewenangan sebagai berikut.
    a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
    b. Menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

    Dengan demikian, lembaga BPK merupakan lembaga yang mengawasi keluar dan masuknya keuangan negara. Melalui adanya pengawasan BPK, diharapkan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia berjalan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh presiden dan DPR. Dengan demikian, tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.

    Organisasi Pemerintahan Pusat
    1. Presiden

    Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum. Presiden memiliki tugas yang besar demi kemajuan bangsa. Berikut ini yang termasuk

    tugas-tugas presiden.

    • Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang.
    • Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang jika keadaan memaksa.
    • Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang.

    Dalam bidang kehakiman, presiden mempunyai kewenangan sebagai berikut.
    a. Memberi grasi atau pengurangan masa hukuman bagi narapidana.
    b. Memberi amnesti atau pengampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman
    c. Memberikan abolisi atau penghapusan suatu tuntutan pidana
    d. Memberikan rehabilitasi atau pemulihan nama baik seseorang
    e. Menetapkan hakim agung
    f. Menetapkan hakim konstitusi
    g. Mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial dengan persetujuan DPR

    Presiden mempunyai kewenangan yang lain di antaranya sebagai berikut.

    a. Mengangkat duta dan konsul.
    Duta adalah orang yang mewakili suatu negara di negara lain. Konsul adalah orang yang mewakili suatu negara di kota negara lain. Konsul berada di bawah kedutaan besar.

    b. Menerima penempatan duta negara lain.
    Dalam pengangkatan duta dan penerimaan duta negara lain, presiden harus memperhatikan
    pertimbangan DPR.

    Presiden Republik Indonesia selain sebagai kepala pemerintahan juga berperan sebagai kepala negara dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Sebagai kepala negara, presiden memiliki kekuasaan membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Presiden juga dapat memberikan tanda jasa, gelar, dan tanda kehormatan lainnya. Sebagai seorang panglima tertinggi angkatan bersenjata, presiden mempunyai kekuasaan untuk menyatakan keadaan bahaya, menyatakan perang, dan membuat perdamaian dengan persetujuan DPR. Masa jabatan presiden adalah lima tahun.

    2. Wakil Presiden
    Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden. Wakil presiden mempunyai tugas sebagai berikut.

    • Melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari
    • Melaksanakan tugas-tugas khusus kenegaraan yang diberikan presiden, jika presiden berhalangan
    • Menggantikan jabatan presiden apabila presiden berhenti, diberhentikan, atau meninggal dunia.

    Untuk membantu pelaksanaan tugas, wakil presiden dibantu oleh sekretariat wakil presiden
    (setwapres). Susunan organisasi setwapres antara lain sebagai berikut.
    1. Sekretaris wakil presiden
    2. Deputi bidang politik
    3. Deputi bidang ekonomi
    4. Deputi bidang kesra
    5. Deputi bidang dukungan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
    6. Deputi bidang administrasi

    3. Menteri
    Menteri dibagi tiga, yaitu menteri koordinator, menteri departemen, dan menteri negara.

    • Menteri koordinator mempunyai tugas untuk menghubungkan atau melakukan kerja sama antara satu menteri dengan menteri yang lainnya. Misalnya Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan.
    • Menteri departemen ialah menteri yang memimpin departemen. Departemen merupakan badan pelaksana pemerintah yang dibagi menurut bidang-bidangnya masing-masing atau per departemen. Misalnya, menteri perhubungan dan menteri perdagangan.
    • Menteri negara ialah menteri yang menangani bidang khusus yang tidak ditangani oleh menteri departemen. Misalnya, menteri negara BUMN dan menteri lingkungan hidup.

    4. Sekretariat Kabinet
    Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Adapun tugasnya memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada presiden selaku kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara. Sekretaris Kabinet pada masa kabinet Indonesia Bersatu adalah Sudi Silalahi. Jadi, sekretaris kabinet merupakan pejabat setingkat menteri.

    5. Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND)
    Lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Kepala LPND berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden

    • Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
    • Badan Intelejen Negara (BIN)
    • Badan Kepegawaian Negara (BKN)
    • Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
    • Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
    • Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)
    • Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)
    • Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
    • Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
    • Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
    • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
    • Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
    • Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
    • Badan Pertanahan Nasional (BPN)
    • Badan Pusat Statistik (BPS)
    • Badan Standarisasi Nasional (BSN)
    • Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
    • Lembaga Administrasi Negara (LAN)
    • Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
    • Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS)
    • Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
    • Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)
    • Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS)
    • Badan SAR Nasional (BASARNAS)

    6. Kejaksaan
    Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung dipilihlangsung oleh presiden. Karena itu jaksa agung bertanggung jawab terhadap presiden. Lembaga kejaksaan adalah lembaga yang bertugas mengajukan tuntutan di muka pengadilan terhadap para pelaku kejahatan.

    7. Badan Ekstra Struktural
    Badan ekstra struktural adalah lembaga yang dibentuk untuk memberi pertimbangan kepada presiden atau menteri dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu. Lembaga ini juga membantu tugas tertentu dari suatu departemen. Lembaga ini bersifat ekstra struktural. Jadi, tidak termasuk dalam struktur organisasi kementerian, departemen, ataupun lembaga pemerintah nondepartemen. Lembaga ini dapat dikepalai oleh menteri. Bahkan wakil presiden atau presiden sendiri. Berikut contoh badan ekstrastruktural

    • Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
    • Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)
    • Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek)
    • Badan Pelaksana APEC
    • Badan Pertimbangan Jabatan Nasional (Baperjanas)
    • Lembaga Sensor Film (LSF)
    • Tim Bakorlak Inpres 6
    • Tim Pengembangan Industri Hankam
    • Komite Olahraga Nasional Indonesia
    • Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia
    • Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias (BRR Aceh – Nias)
    • Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

    8. Badan Independen
    Badan independen adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen.

    • Badan Nasional Sertifikasi Profesi
    • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
    • Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
    • Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
    • Komisi Ombudsman Nasional (KON)
    • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
    • Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
    • Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
    • Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

    9. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara RI (Polri)
    TNI dipimpin oleh seorang panglima. Panglima TNI dipilih oleh presiden dengan persetujuan DPR. TNI dibagi menjadi 3 angkatan, yaitu angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. Setiap angkatan dipimpin oleh seorang kepala staff. TNI bertugas menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman dari luar maupun dari dalam. Demikian juga dengan Polri. Polri juga termasuk lembaga negara. Kepolisian dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri dipilih presiden dengan persetujuan DPR. Kepolisian bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat

    Kebebasan Berorganisasi

    Organisasi adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sekumpulan orang saja belum dapat disebut organisasi, untuk dapat disebut sebagai organisasi kumpulan orang tersebut harus memiliki tujuan. Suatu organisasi mempunyai tujuan yang sama, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Banyak hal yang harus ada di dalam organisasi. Semua itu harus dipenuhi agar tujuan bisa tercapai. Unsur-unsur itu adalah sebagai berikut.

    1. Anggota ( manusia )
    Anggota dalam organisasi adalah manusia. Organisasi merupakan alat atau wadah untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Agar tujuan dari tugas yang diberikan oleh guru bisa berjalan dengan baik, maka dibuatlah organisasi kecil dalam lingkup kegiatan belajar. Selain contoh di atas, tentu kamu sudah bisa melihat berbagai macam organisasi yang sudah dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Organisasi itu merupakan perkumpulan dari beberapa orang, yang di dalamnya ada pemimpin dan juga anggota.

    2. Tujuan
    Awal organisasi itu dibentuk karena ada tujuan yang hendak dicapai. Untuk itulah maka semua organisasi pasti mempunyai tujuan. Misalnya membuat organisasi kelompok belajar , tujuannya adalah agar belajar bisa lebih efektif dan hasilnya lebih baik. Kalau organisasi itu tidak memiliki tujuan, apa gunanya organisasi itu dibuat. Begitu pula dalam tujuan yang ada tentunya harus sama. Jika tujuannya berbeda, maka tidak perlu dibuat organisasi. Contoh sekelompok orang yang akan berangkat bekerja bukan merupakan organisasi, karena masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda.

    3. Tugas
    Organisasi itu akan ada jika ada tugas yang dilakukan. Pada dasarnya dengan organisasi yang ada harapan pekerjaan itu bisa dikerjakan secara efektif. Pekerjaan itu bisa dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Seorang guru memberikan tugas kepada siswanya secara berkelompok, tentunya tugas ini tidak dikerjakan sendiri sendiri, tetapi harus dikerjakan secara berkelompok. Agar pekerjaannya itu bisa sesuai dengan harapan gurunya, maka dibentuklah organisasi dalam menyelesaikan tugas bersama.

    4. Kerja sama
    Sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama namun dikerjakan sendiri-sendiri belum dapat dikatakan sebagai organisasi. Untuk dapat dikatakan sebagai organisasi tujuan bersama harus dikerjakan bersama-sama. Artinya harus ada kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama tersebut harus melibatkan semua orang yang ada dalam kelompok tersebut. Semua orang dalam kelompok tersebut harus berkerja-sama, jika salah satu dari mereka tidak ikut organisasi akan macet.

    5. Struktur

    Struktur Organisasi

    Struktur artinya hubungan kerja antar bagian. Dalam organisasi, ada hubungan kerja antar bagian. Sebuah contoh ada organisasi sekolah, yang di dalamnya terdapat tugas yang jelas antar masing-masing bagian. Ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, ada bagian kebersihan, keamanan, keindahan, kekeluargaan, dan lain-lain. Semua menjalankan fungsinya masing-masing.

    6. Tempat
    Setiap organisasi selalu memiliki tempat dimana organisasi itu dibuat. Mungkin saja tempat organisasi itu di dalam kelas. Sebagaimana contoh organisasi yang kecil dalam melaksanakan tugas dari guru. Ada organisasi yang berada di kantor-kantor, di pemerintahan, bahkan banyak pula organisasi yang tempatnya di masyarakat. Ada pula organisasi politik. Semua organisasi pasti mempunyai tempat.

    Cara berorganisasi yang baik.
    a. Kumpulkan beberapa orang yang mempunyai tujuan yang sama.
    b. Lakukan pertemuan untuk menentukan struktur organisasi.
    c. Buatlah pembagian tugas yang jelas untuk setiap anggota.
    d. Sesuaikan tugas dengan kemampuan yang dimiliki.
    e. Tumbuhkan rasa saling percaya antara anggota.
    f. Hindari perasaan merasa paling hebat di antara teman.
    g. Ciptakan keserasian dalam bekerja kepada setiap anggota.
    h. Lakukan kordinasi yang baik untuk mencapai tujuan bersama.

    Jenis-jenis Organisasi
    1. Berdasarkan Proses Pembentukan
    Organisasi Formal
    Organisasi formal/ Resmi adaah organisasi yang dibentuk oleh sekumpulan orang/masyarakat yang memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik,serta memilki kekuatan hukum. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam organisasi formal diatur dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tanggal (ART). Contoh organisasi formal di masyarakat misalnya, LKMD, PKK, dan lain-lain.
    Organisasi Informal
    Organisasi Informal adalah organisasi yang dibentuk tanpa disadari sepenuhnya, tujuan tujuannya juga tidak begitu jelas. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) juga tidak jelas. Hubungan yang terjalin juga sifatnya pribadi dan sifatnya tidak formal. Contoh organisasi informal di masyarakat adalah Grup Kesenian.

    2. Berdasarkan Tujuannya
    Organisasi Sosial
    Organisasi sosial adalah organisasi yang mempunyai tujuan sosial. Organisasi semacam ini tidak berharap keuntungan dalam bentuk materi. Tujuan utama organisasi ini untuk melayani kepentingan masyarakat, tanpa menghitung untung-rugi. Mereka yang mendirikan organisasi semacam ini biasanya mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Orang-orang yang mempunyai kepedulian terhadap kondisi masyarakatnya. Contoh organisasi sosial adalah organisasi dalam bentuk yayasan penyandang cacat, panti asuhan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain-lain.
    Organisasi Bisnis
    Organisasi bisnis adalah organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Organisasi semacam ini hanya berpikir tentang keuntungan yang didapatkan. Jika keuntungan tidak didapatkan, maka organisasi semacam ini segera berhenti. Tujuan utamanya dalam organisasi ini hanyalah keuntungan atau laba. Contoh organisasi bisnis adalah Perseroan Terbatas (PT).

    3. Berdasarkan Hubungannya dengan Pemerintah
    Organisasi Resmi
    Organisasi resmi adalah organisasi yang terdaftar di lembaga pemerintahan. Organisasi ini bisa langsung dibentuk oleh pemerintah atau berhubungan dengan pemerintahan. Organisasi yang langsung dibentuk oleh pemerintahan karena segala aturan dan pelaksanaanya diatur langsung oleh pemerintah. Organisasi resmi yang dibentuk oleh pemerintah misalnya organisasi di Departemen Pendidikan, Departemen Agama, dan lain-lain. Organisasi yang terdaftar di pemerintah, tetapi tidak dibentuk oleh pemerintah, misalnya Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Organisasi ini pelaksanaannya tidak diatur oleh pemerintah, tetapi diatur sendiri.

    Organisasi Tidak Resmi
    Organisasi tidak resmi adalah organisasi yang tidak ada hubungannya dengan pemerintahan dan tidak terdaftar di pemerintahan. Organisasi ini hanya semacam organisasi biasa untuk pengembangan suatu bakat tertentu sehingga keberadaanya tidak harus izin atau tidak perlu untuk didaftar di pemerintahan. Contoh organisasi tidak resmi adalah klub-klub kesenian, klub olah raga, dan lain-lain. Organisasi semacam ini hanya sebagai penyalur bakat, penyalur hobi yang tidak harus menjadi organisasi resmi dan tidak perlu harus didaftar ke pemerintah.

    Kebebasan berorganisasi adalah hak asasi setiap orang untuk berpartisipasi dalam organisasi sesuai dengan hati nuraninya. Kebebasan berorganisasi diatur dalam Pancasila dan UUD 1945 pasal 28E ayat 3 Kebebasan harus disertai dengan tanggungjawab, agar tidak merugikan orang lain. Kebebasan yang bertanggungjawab artinya kebebasan yang ada batasnya. Dalam memilih organisasi yang akan kita ikuti harus sesuai minat, bakat, dan kemauan. Tahun 1908 bagi bangsa Indonesia dapat dipandang sebagi tonggak baru bagi upaya perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Mulai saat itu berkembang kesadaran nasional yang ditandai dengan lahirnya organisasi pergerakan nasional yang bersifat modern dan nasional. Salah satunya dan organisasi yang pertama adalah Budi Utomo.

    Bentuk-bentuk Organisasi
    1. Organisasi Kemasyarakatan
    Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, dan fungsi. Contoh organisasi kemasyarakatan adalah Karang Taruna, PKK, Kelompok Kesenian.

    2. Organisasi Pemerintahan
    Organisasi pemerintahan adalah organisasi yang dibentuk untuk menjalankan roda pemerintahan. Desa merupakan salah satu bagian dari organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintahan dikepalai oleh seorang kepala daerah. Organisasi pemerintahan berjenjang dari yang terendah yaitu desa/kelurahan sampai dengan yang tertinggi yaitu negara.

    3. Organisasi Politik
    Organisasi politik adalah organisasi atau kelompok yang bergerak atau berkepentingan atau terlibat dalam proses politik. Salah satu bentuk organisasi politik adalah partai politik. Partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai tujuan, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara yang sesuai dengan undang-undang.

    4. Organisasi Ekonomi
    Organisasi Ekonomi adalah organisasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Salah satu bentuk organisasi ekonomi adalah perusahaan-perusahaan. Perusahaan terdiri dari beberapa orang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

    Ciri -ciri Organisasi yang Baik
    1. Memiliki tujuan yang jelas dan nyata
    Organisasi yang baik akan memiliki tujuan yang jelas dan nyata secara bersama. Jika tujuanitu tidak ada, maka sebuah organisasi akan berjalan tanpa arah yang jelas. Jika ada organisasi yang tidak ada tujuan nyatanya, maka itu bukanlah organisasi yang baik.

    2. Pembagian kerjanya jelas
    Untuk mencapai tujuan yang nyata,maka dibutuhkan erja sama. Artinya setiap anggota diajak bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan pembagian tugas yang jelas. Masing-masing anggota yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dengan bekerja sama.

    3. Pembagian tugas sesuai dengan kemampuan
    Seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, sebaiknya mengenal kemampuan anggotanya yang akan menjalankan tugas. Setiap tugas yang diberikan kepada anggota lainnya sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan yang ada.

    4. Ada keserasian antaranggota yang bertanggung jawab.
    Bagi masing-masing anggota yang mendapat pembagian tugas, maka tugas itu dikerjakan dengan kerja sama. Meskipun tugasnya berbedabeda, namun dalam satu tujuan yang sama sehingga harus diserasikan.

    5. Adanya koordinasi yang baik untuk semua bagian.
    Agar organisasi berjalan dengan baik, maka perlu koordinasi. Dalam memberikan tugas kepada semua anggota, pemimpin harus bisa melakukan koordinasi untuk semua bagian. Hal ini sangat penting untuk menyatukan tujuan yang sama pada semua bagian.

    6. Organisasi itu menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan.
    Perlu diingat bahwa organisasi merupakan sebuah alat yang efektif untuk mencapai tujuan. Jika itu sudah dirasakan maka organisasi ini memang termasuk organisasi yang baik. Tapi jika organisasi ini justru menghambat untuk mencapai tujuan, maka ini bukanlah organisasi yang baik.

    Dalam struktur organisasi biasanya ada pembagian jabatan untuk masing-masing bagian. Jabatan dalam sebuah organisasi biasanya terdiri dari : Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Berikut ini adalah tugas masing-masing jabatan dalam organisasi :

    1. Ketua, tugas seorang ketua adalah sebagai berikut
    a) mengurus organisasi
    b) bertanggung jawab akan keberlangsungan organisasi
    c) memimpin setiap rapat
    d) mengadakan hubungan dengan pihak luar
    e) membuat rencana kerja

    2. Wakil ketua, tugas seorang wakil ketau adalah :
    a) membantu ketua dalam mengurus organisasi
    b) menggantikan tugas ketua, jika ketua berhalangan

    3. Sekretaris
    a) membuat agenda kegiatan organisasi
    b) membuat surat-surat yang diperlukan
    c) membuat pengarsipan surat-surat
    d) membantu ketua dalam membuat rencana kerja

    4. Bendahara
    a) mengurus masalah keuangan organisasi
    b) membuat laporan keuangan
    c) membatu ketua dalam membuat rencana kerja

    5. Seksi-seksi
    Seksi-seksi bidang dapat dibentuk sesuai kebutuhan, sesuai kegiatan dan jenis organisasi itu sendiri.
    a) seksi keamanan, mengurus masalah keamanan;
    b) seksi konsumsi, mengurus masalah konsumsi (hidangan);
    c) seksi kebersihan, mengurusi masalah kebersihan;
    d) seksi akomodasi, mengurusi segala hal yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan;
    e) seksi dokumentasi, mengurusi dokumentasi kegiatan;
    f) seksi dekorasi, mengurusi penataan tempat kegiatan;
    g) seksi publikasi, mengurusi publikasi/penyebarluasan kegiatan;

    Dengan mengikuti sebuah organisasi, baik di sekolah maupun di masyarakat, kita akan dapat memeperoleh manfaat. Manfaat mengikuti organisasi adalah sebagai berikut :

    • Menambah wawasan dan pengalaman
    • Mengetahui dan mengembangkan bakat
    • Menambah teman
    • Belajar mengemukakan pendapat
    • Belajar menghormati orang lain
    • Belajar menghargai pendapat orang lain
    • Mudah bergaul
    • Melatih diri kemandirian
    • Melatih kedisiplinan
    • Membagi dan mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat
    • Menimbulkan kepercayaan diri dan tidak mudah mengeluh

    Organisasi di sekolah
    1. Pramuka
    Siswa SD termasuk dalam kelompok pramuka siaga (7-11 tahun) atau penggalang (11-15 tahun). Kelompok siaga terdiri dari beberapa barung, kelompok siaga terdiri dari beberapa regu. Setiap barung dan regu diketuai oleh seorang ketua dan wakil ketua.

    2. Koperasi sekolah
    Anggota koperasi sekolah adalah semua siswa, guru dan karyawan. Koperasi sekolah didirikan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, karena itu koperasi sekolah biasanya menjual buku, balpoin, penggaris dll. Kekuasaan tertinggi pada koperasi sekolah adalah rapat anggota. Dalam rapat anggota biasanya ditentukan susunan pengurus dan pengawas koperasi.

    3. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
    Usaha kesehatan sekolah disingkat UKS adalah suatu usaha yang dilakukan sekolah untuk menolong murid dan juga warga sekolah yang sakit di kawasan lingkungan sekolah. UKS biasanya dilakukan di ruang kesehatan suatu sekolah. UKS menangani masalah kesehatan di sekolah.

    4. Komite sekolah
    Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Komite sekolah didirikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

    5. PMR (Palang Merah Remaja)
    PMR adalah wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja yang dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia. PMR bergerak dalam bidang sosial, kesehatan, dan siaga bencana.

    6. Klub-Klub olah raga, seperti:
    Futsal, sepak bola, badminton, bola basket,voli, renang

    Organisasi di Masyarakat
    1. RT (Rukun Tetangga)
    RT dibentuk untuk memberikan pelayanan pada masyarakat di sekitarnya, misalnya dalam pembuatan KTP, mengurus surat pindah, dan lain-lain. Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah (kepala keluarga).

    2. RW (Rukun Warga)
    Rukun Warga dipimpin oleh Ketua RW yang dipilih oleh warganya. Dewasa ini banyak Pemilihan Ketua RW di Indonesia yang mirip dengan Pemilihan Presiden atau Pemilihan Kepala Daerah, dimana terdapat kampanye dan pemungutan suara. Sebuah RW terdiri atas sejumlah Rukun Tetangga.

    3. Karang Taruna
    Merupakan organisasi pemuda atau remaja di suatu desa atau kelurahan. Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa / Kelurahan, yang terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial.

    4. Desa/Kelurahan
    Desa/ Kelurahan merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu. Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung (RW).

    5. BPD (Badan Permusyawaratan desa)
    Merupakan sebuah lembaga yang dibentuk untuk membantu pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang dipilih melalui musyawarah untuk mufakat. Tugas BPD menampung dan menyalurkan aspirasi atau kebutuhan masyarakat.

    6. Dewan Kelurahan
    Tugas dewan kelurahan adalah memberikan masukan pada kepala kelurahan.

    7. PKK (Pembina Kesejahteraan Keluarga)
    Biasanya beranggotakan ibi-ibu, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. PKK terkenal akan “10 program pokok”-nya.

    8. Posyandu
    Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Jadi, Posyandu merupakan kegiatan swadaya dari masyarakat di bidang kesehatan dengan penanggung jawab kepala desa. Kegiatan Posyandu biasanya memberikan pelayanan kesehatan pada balita dan ibu-ibu

    9. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
    LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. LSM dibentuk oleh masyarakat untuk kepentingan tertentu. Contohnya : HKTI : Himpunan Kelompok Tani Indonesia GN OTA : Gerakan Nasional Orang Tua Asuh

    10.Organisasi Profesi
    Organisasi profesi beranggotakan orang-orang yang mempunyai kesamaan pekerjaan disebut. Organisasi profesi bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional pada bidang tersebut. Contoh organisasi profesi misalnya : IDI (Ikatan Dokter Indonesia), PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia).

    11. Organisasi keagamaan
    Organisasi keagamaan memberikan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pendidikan, pengajaran, serta sosial dan dakwah.Contoh organisasi keagamaan, misalnya : NU, Muhammadiyah.

    12. Organisasi Olahraga,
    Organisasi keolahragaan bertujuan meningkatkan prestasi di bidang olah raga. Contoh organisasi keolahragaan, misalnya : PSSI (Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia), PBVSI (Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia), PASI (Persatuan Atletik Seluruh Indoneisa), Klub Sepak bola, klub renang, klub tinju, dll

    13. Organisasi kesenian
    Contoh organisasi kesenian yang ada di masyarakat, misalnya sanggar lukis, sanggar tari, dll

    Membentuk Organisasi Kelas
    Sebagai organisasi, kelas juga harus memiliki ciri-ciri organisasi. Kelas merupakan kumpulan beberapa siswa. Mereka belajar bersama-sama. Itulah tujuan semua anggota kelas. Dalam belajar, mereka juga bekerja sama. Mereka saling membantu dan menolong. Dalam belajar, mereka juga memakai aturan-aturan. Organisasi ini dipimpin oleh siswa terpilih. Ia dipilih oleh semua anggota kelas. Jabatannya adalah ketua kelas. Ketua kelas bertugas memimpin anggota kelas lainnya. Ia dibantu oleh sekretaris dan bendahara.

    Langkah-langkah Pembentukan Organisasi Kelas
    1. Pemungutan Suara

    • Ketua kelas dan pengurus kelas lainnya dapat dipilih secara langsung. Pemilihan pengurus kelas dilakukan oleh seluruh anggota kelas.
    • Langkah pertama adalah pengajuan calon ketua kelas. Setiap anggota kelas dapat mengajukan calonnya untuk menjadi calon ketua kelas.
    • Langkah kedua, para calon dipilih oleh semua anggota kelas. Pemilihan dapat dilakukan dengan cara menuliskan nama calon di kertas. Kertas tersebut biasa disebut dengan kertas suara.
    • Langkah ketiga, penghitungan suara. Kertas dikumpulkan dan dihitung. Nama calon yang paling banyak dipilih oleh anggota kelas menjadi ketua kelas.
    • Langkah keempat, ketua kelas menunjuk para pembantunya. Mereka meliputi wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Seksi-seksi yang ditunjuk disesuaikan dengan kebutuhan kelas. Misalnya seksi kebersihan, seksi perlengkapan, dan lain-lain.

    2. Aklamasi
    Aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelas. Pernyataan setuju ini dilakukan untuk memilih ketua kelas. Pernyataan setuju dilakukan tanpa melalui pemungutan suara. Siswa yang disetujui oleh seluruh anggota kelas menjadi ketua kelas. Selanjutnya, ketua kelas terpilih menunjuk para pembantunya.

    3. Penunjukkan Langsung
    Selain kedua cara di atas, memilih pengurus kelas juga dapat dilakukan dengan cara ditunjuk langsung. Pengurus kelas dapat ditunjuk oleh wali kelas kalian. Beliau dapat menunjuk salah satu dari kalian untuk menjadi ketua kelas, wakil, bendahara, dan sebagainya. Beliau menunjuk siswa dilihat dari kemampuannya. Siswa yang ditunjuk menjadi pengurus kelas harus menjalankan tugasnya.

    Politik Luar Negeri Indonesia

    Politik Luar Negeri Indonesia. Dalam melaksanakan hubungan dengan luar negeri atau dengan bangsa lain Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri adalah wawasan internasional. Sehingga, politik luar negeri cenderung bersifat tetap, politik luar negeri juga dapat diartikan sebagai pola perilaku, dan kebijakan suatu negara berhubungan dengan negara lain ataupun dunia internasional. Politik luar negeri diabdikan bagi kepentingan nasional terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

    Asas politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Aktif artinya tidak pasif atas kejadian-kejadian internasional melainkan aktif menjalankan kebijakan luar negeri. Aktif dalam arti ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Asas politik luar negeri

    Moh Hatta

    Indonesia yang bebas dan aktif dikemukakan pertama kali oleh Mohammad Hatta dalam keterangnnya didepan badan pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) pada 2 September 1948. Politik luar negeri Indonesia selain bersifat bebas dan aktif juga mempunyai sifat-sifat berikut.

    • Anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala hal bentuk manifestasinya dan ikut serta menjelaskan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
    • Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat.

    Prinsip-prinsip Politik Luar Negeri Indonesia antara lain sebagai berikut :

    • Negara Indonesia menjalankan politik damai.
    • Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada piagam PBB.
    • Indonesia bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri negara lain

    Pelaksanaan politik luar negeri menjadi tugas Kementerian Luar Negeri, disingkat Kemlu, (dahulu Departemen Luar Negeri, disingkat Deplu). Kementrian Luar Negeri adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan luar negeri. Untuk mewakili pemerintah Indonesia di suatu negara dibentuk Perwakilan Diplomatik. Perwakilan diplomatik adalah kedutaan besar Republik Indonesia dan perutusan tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah negara penerima dan/atau pada organisasi internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintah Republik Indonesia. Orang yang melakukan kegiatan diplomatik disebu diplomat atau duta besar

    Tugas utama seorang diplomat antara lain sebagai berikut:

    • Mewakili negaranya untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.
    • Melindungi warga negaranya di negara tempat ia bertugas.
    • Memelihara dan meningkatkan hubungan internasional dengan perwakilan negara lain.


    1. Dasar Pertimbangan
    Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan Indonesia dihadapkan pada kenyataan sejarah, yaitu munculnya dua kekuatan besar di dunia. Satu pihak Blok Barat (Amerika Serikat) dan di pihak lain Blok Timur (Uni Soviet). Hal ini sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha bangsa Indonesia untuk menjalin hubungan atau kerja sama demi kelangsungan hidup negara. Pengaruh lain adalah adanya ancaman dari Belanda yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia. Kondisi itulah yang kemudian menguatkan tekad bangsa Indonesia untuk merumuskan politik luar negerinya.

    Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil adalah pendirian untuk tidak menjadi objek dalam pertarungan politik internasional. Indonesia harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan nasib sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya.

    Perjuangan harus dilakukan atas dasar kepercayaan terhadap diri sendiri dan kemauan untuk berjuang dengan kemampuan sendiri melalui usaha menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia. Keterangan inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Sudah seharusnya semua warga tetap mempertahankan politik luar negeri bebas aktif agar tidak hanyut dalam arus pertentangan bebas.

    2. Dasar-Dasar Politik Luar Negeri Indonesia
    Pada dasarnya politik luar negeri Republik Indonesia tidak mengalami perubahan. Politik luar negeri bebas aktif tetap berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945 dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RJPM)2004–2009. RPJM di antaranya sebagai berikut.

    • Menegaskan arah politik Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional.
    • Menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa.
    • Menolak penjajahan dalam segala bentuk.
    • Meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat.

    Dengan telah disahkannya Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri tanggal 14 September 1999 maka pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negeri RI selalu merujuk pada ketentuan-ketentuan termaksud dalam UU tersebut.

    Hal yang menjadi landasan bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut.

    a. Landasan ideal/ideologis
    Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa bangsa Indonesia mengakui semua manusia sebagai ciptaan Tuhan. Manusia yang mempunyai martabat yang sama, tanpa memandang asal-usul keturunan, menolak penindasan manusia atas manusia atau penghisapan oleh bangsa lain, menempatkan persatuan dan kesatuan, menunjukkan bangsa Indonesia yang memiliki sifat bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan menunjukkan pandangan yang menginginkan terwujudnya keadilan sosial dengan mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan.

    b. Landasan Konstitusional/UUD 1945

    • Pembukaan UUD 1945 alinea pertama yang menyatakan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan.
    • Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang menyatakan bahwa: “….ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ….”
    • Pasal-pasal UUD 1945:

    a) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat&nmenyatakan perang,
    membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 ayat (1));
    b) Presiden mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 ayat (1));
    c) Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan
    Rakyat (Pasal 13 ayat (2));
    d) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan
    pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 13 ayat (3)).

    c. Landasan Operasional
    a) Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
    b) Kebijakan presiden dalam bentuk keputusan presiden;
    c) Kebijakan menteri luar negeri yang membentuk peraturan yang dibuat oleh menteri
    luar negeri.

    3. Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia
    Tujuan politik luar negeri setiap negara adalah mengabdi kepada tujuan nasional negara itu sendiri. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang menyatakan ”… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial …”

    Menurut Drs. Moh. Hatta, tujuan politik luar negeri Indonesia, antara lain sebagai berikut:

    • mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara;
    • memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat;
    • meningkatkan perdamaian internasional;
    • meningkatkan persaudaraan dengan semua bangsa.

    Tujuan politik luar negeri tidak terlepas dari hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri merupakan hubungan antarbangsa, baik regional maupun internasional, melalui kerja sama bilateral ataupun multirateral yang ditujukan untuk kepentingan nasional.

    Jika memperhatikan kenyataan tersebut maka upaya Indonesia untuk mencapai berbagai kepentingan nasionalnya di tingkat internasional perlu ditopang melalui pengerahan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan diplomasi atau kerja sama antarnegara. Hal tersebut harus diantisipasi oleh Indonesia melalui kebijakan dan strategi politik luar negeri yang tepat sehingga Indonesia dapat menarik manfaat maksimal dalam hubungan internasional tersebut.

    • Dalam lingkup nasional, politik luar negeri Indonesia tetap ditujukan untuk menjaga keutuhan wilayah nasional, persatuan bangsa serta stabilitas nasional dalam menghadapi permasalahan di dalam negeri.
    • Dalam lingkup hubungan antardua negara (bilateral), Indonesia berupaya untuk memantapkan dan meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat dengan terus mempelajari kemungkinan pembinaan hubungan bilateral dengan negara-negara yang dinilai berpotensi membantu upaya pencapaian kepentingan nasional Indonesia.
    • Dalam lingkup wilayah (regional), Indonesia sangat mendukung pemulihan perekonomian Asia Tenggara dan akan berpartisipasi aktif dalam berbagai langkah ASEAN dan tetap memainkan kepemimpinan di ASEAN serta menjaga kekompakan sesama ASEAN.
    • Dalam lingkup dunia (internasional), Indonesia tetap menaruh harapan besar pada PBB dan tetap meyakini keabsahan institusi ini. PBB adalah satu-satunya lembaga internasional yang paling mampu dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang bersifat mendunia.

    Kebebasan Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri dibuktikan oleh peningkatan hubungan regional dan internasional sebagai berikut:
    1. Peran Indonesia dalam PBB;
    2. Konferensi Asia Afrika (KAA);
    3. Peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok;
    4. Peran Indonesia di ASEAN.

    Cara Menjaga Keutuhan Indonesia

    Cara Menjaga Keutuhan Indonesia. Pada masa penjajahan, para pahlawan membela dan menjaga keutuhan Indonesia dengan berjuang. Cara berjuangnya bemacam-macam. Ada yang maju berlaga di medan pertempuran. Ada pula yang berjuang lewat pergerakan. Mereka berjuang dengan pikiran, tulisan-tulisan, dan ilmu pengetahuan. Pada masa perjuangan kemerdekaan, dua cara memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini sama-sama tinggi nilainya.

    Saat ini Indonesia tidak lagi dijajah oleh bangsa asing. Oleh karena itu, kita tidak perlu lagi berperang melawan para penjajah. Meski demikian, tugas kita tidak lebih ringan. Sebab, menjaga kemerdekaan justru lebih berat daripada merebutnya. Sangat mungkin, jika kita tidak berlaku sebagaimana mestinya sebagai bangsa Indonesia. Jika kita salah mengurus negara ini, tidak mustahil kitalah sendiri yang akan menghancurkan negara tercinta ini. Berikut adalah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga keutuhan NKRI.

    Untuk turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan sikap-sikap:

    Cinta tanah air
    Sebagai warga negara Indonesia kita wajib mempunyai rasa cinta terhadap tanah air. Cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan dalam berbagai hal, antara lain:

    • Menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.
    • Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.
    • Mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
    • Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabdikan kepada negara.

    Membina persatuan dan kesatuan
    Pembinaan persatuan dan kesatuan harus dilakukan di manapun kita berada, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan, antara lain:

    • Menyelenggarakan kerja sama antar daerah.
    • Menjalin pergaulan antarsuku bangsa.
    • Memberi bantuan tanpa membedakan suku bangsa atau asal daerah.
    • Mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain.
    • Memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
    • Mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain, serta tidak mudah marah atau menyimpan dendam.
    • Menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama, maupun bahasa dan kebudayaan

    Rela Berkorban
    Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Dalam pengertian yang lebih sederhana, rela berkorban adalah sikap dan perilaku yang tindakannya dilakukan dengan ikhlas serta mendahulukan kepentingan orang lain dari pada kepentingan diri sendiri. Sikap rela berkorban ditunjukkan dengan cara membiasakan merelakan sebagian kepentingan kita untuk kepentingan orang lain atau kepentingan bersama.

    Partisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:
    1. Partisipasi tenaga
    2. Partisipasi pikiran
    3. Partisipasi uang atau barang

    Berbagai tindakan dapat kita lakukan dalam berpartisipasi menjaga keutuhan NKRI dimulai dari lingkungan kecil seperti Rukun Tetangga (RT), kampung, desa atau kelurahan, tingkat kabupaten, provinsi, selanjutnya negara.

    Contoh Partisipasi di Lingkungan Rukun Tetangga (RT) atau Kampung

    • Ikut melakukan ronda malam (bagi orang dewasa).
    • Tamu wajib lapor.
    • Melapor pada pihak berwenang bila ada kejadian yang mencurigakan.
    • Membantu tetangga yang mengalami musibah
    • Menjaga kelestarian lingkungan

    Contoh Partisipasi di Lingkungan Sekolah

    • Kegiatan kepramukaan
    • Aktif mengikuti upacara bendera.
    • Terlibat dalam kegiatan kepramukaan
    • Menerima dan bergaul dengan baik dengan teman tanpa membedakan suku dan agama.

    Contoh Partisipasi di Lingkungan Kabupaten atau Provinsi

    • Mengikuti pertukaran pelajar.
    • Mengikuti kegiatan seni atau olahraga antara wilayah
    • Menjadi duta kabupaten atau provinsi.

    Contoh Partisipasi di Lingkungan Negara

    • Menjadi sukarelawan korban bencana alam.
    • Mengikuti kegiatan pendidikan bela negara.
    • Membayar pajak.
    • Menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia.

    Kekayaan Kebudayaan dan Kesenian Indonesia

    Indonesia adalah negara yang memiliki suku bangsa dan bahasa daerah paling banyak di dunia. Ada ribuan suku yang menghuni tanah air Indonesia ini. Karena itu, ada ribuan& pula jenis kebudayaan dan ke senian di Indonesia. Contohnya, pakaian adat, rumah adat, tarian, dan lain-lain. Masing-masing suku di Indonesia memiliki adat istiadat yang ber beda- beda. Mereka juga memiliki cara merayakan kegembiraan yang berbeda. Tarian, nyanyian, dan alat musik tradisional di Indonesia tidak terhitung jumlahnya.

    Sekadar contoh, berikut ini adalah suku bangsa dan tarian tradisional Indonesia. Di Aceh ada tari Saudati dan tari Saman. Suku Batak di Sumatra Utara memiliki tari Tor Tor yang indah. Suku Minang di Sumatra Barat memiliki tari Piring yang cantik sekali. Di Jawa Barat, suku Sunda memiliki tari Jaipong. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, suku Jawa membanggakan tari Serimpi, tari Ngremo, dan tari Gambyong. Suku Bali di pulau Bali, memiliki banyak sekali tarian. Misalnya tari Legong, tari Kecak, dan tari Pendet.

    Kekayaan Ragam Hayati
    Selain kaya budaya dan seni, Indonesia juga kaya keragaman hayati. Keragaman hayati tersebut berupa tumbuh-tumbuhan dan hewan. Indonesia adalah salah satu negara yang paling kaya keragaman hayati. Selain beraneka ragam jenisnya, hewan dan tumbuhan di Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Di Sumatra ada gajah Sumatra, orangutan, dan harimau Sumatra. Di Kalimantan, kita akan menemukan bekantan, si kera berhidung panjang. Kera ini hanya ada di Indonesia. Di Jawa, kita temukan badak bercula satu yang hanya terdapat di Ujung Kulon. Di Sulawesi, ada anoa. Di Kepulauan Nusa Tenggara, ada kadal terbesar di dunia yang bernama komodo. Di pulau Papua, kita akan menemukan burung paling indah di dunia. Namanya burung cenderawasih.

    Indonesia juga kaya akan tumbuhan. Tanah Indonesia begitu subur, sehingga hampir semua jenis tumbuhan bisa tumbuh di sini. Ada banyak jenis buah-buahan, bunga, dan tumbuhan di negeri kita tercinta. Indonesia dikenal dunia karena hutannya yang lebat. Kayu-kayunya tinggi, besar, rimbun. Karena itulah, Indonesia mendapatkan julukan sebagai paru-paru dunia. Sebab, hutan Indonesia adalah terluas nomor dua setelah hutan negara Brazil. Di hutan-hutan Indonesia terdapat tanaman-tanaman unik. Tanaman-tanaman tersebut hanya ada di tanah air kita saja. Di Pulau Sumatra, ada bunga terbesar di dunia. Namanya bunga raflesia. Di Kalimantan ada berbagai ragam bunga anggrek yang langka.

    Kekayaan Alam
    Indonesia juga kaya sumber daya alam, baik di darat maupun di laut. Di darat, Indonesia memiliki kekayaan hutan. Hutan Indonesia banyak menghasilkan kayu, karet, dan sebagainya. Dengan menjaga dan memeliharanya, hutan-hutan kita akan menjadi sumber kekayaan bangsa yang amat besar. Sementara itu, laut Indonesia yang amat luas menyediakan kekayaan alam yang tak terhingga. Jutaan jenis ikan menghuni perairan Indonesia. Tapi ingat, laut Indonesia tidak hanya berisi ikan. Ada terumbu karang yang indah, ada mutiara yang mahal harganya, dan masih banyak lagi. Jauh di perut bumi, kekayaan alam Indonesia lebih besar lagi. Ada minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, besi, timah, tembaga, dan masih banyak lagi.

    Pemerintahan Provinsi

    Pemerintahan Provinsi. Semenjak reformasi, seluruh provinsi di Indonesia memiliki hak otonomi. Hak itu disebut juga otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kewenangan tersebut berdasarkan aspirasi masyarakat. Pelaksanaannya disesuaikan dengan Undang-Undang. Jumlah provinsi di Indonesia sekarang sekitar 33 provinsi. Sebelumnya, hanya ada sekitar 27 provinsi. Jumlah ini karena pemekaran provinsi di wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia.

    Dalam pemerintahan provinsi terdapat dua lembaga pemerintahan, yaitu kepala daerah (gubernur) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).

    Gubernur
    Pemerintah daerah di wilayah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur dan wakil gubernur. Mereka dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Gubernur bertanggung jawab kepada presiden, melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

    Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai kepala daerah, gubernur bertanggung jawab langsung kepada DPRD Provinsi. Gubernur memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

    • Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/ kota.
    • Penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
    • Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

    Susunan Pemerintahan Provinsi

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
    Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Anggota DPRD merupakan perwakilan dari berbagai partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya berjumlah 35 orang dan paling banyak berjumlah 100 orang.

    DPRD memiliki fungsi, di antaranya:

    • legislasi (menyusun peraturan daerah);
    • anggaran;
    • pengawasan.

    Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, antara lain sebagai berikut.

    • perencanaan dan pengendalian pembangunan;
    • pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
    • pengendalian lingkungan hidup;
    • penyediaan sarana dan prasarana umum;
    • penanganan bidang kesehatan.

    Adapun tugas dan wewenang DPRD, yaitu sebagai berikut.

    • Bersama gubernur membuat peraturan daerah (perda).
    • Bersama dengan gubernur membahas dan menyetujui rancangan APBD.
    • Melaksanakan bentuk pengawasan terhadap perda dan peraturan perundang-undangan lainnya.
    • Mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri.
    • Memilih wakil kepala daerah jika terjadi kekosongan jabatan.
    • Memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
    • Memberikan persetujuan rencana kerja sama internasional.
    • Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah.
    • Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
    • Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah.

    Selain mempunyai tugas dan wewenang, DPRD juga memiliki hak. Hak tersebut antara lain sebagai berikut.

    • Interpelasi, yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan kepada gubernur/bupati/walikota. Biasanya, mengenai kebijakan yang berdampak pada kehidupan orang banyak/masyarakat. Misalnya, pendirian tempat pembuangan sampah akhir (TPA), apakah sudah sesuai AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
    • Angket, yaitu hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan kepala daerah.
    • Menyatakan pendapat, yaitu hak DPRD menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah mengenai kebijakan luar biasa yang terjadi di daerah.

    Adapun kewajiban DPRD, antara lain sebagai berikut.

    • Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
    • Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
    • Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    • Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
    • Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
    • Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
    • Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD terhadap daerah pemilihannya sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politis.
    • Menaati peraturan, tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPRD.
    • Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait.

    Lembaga Pemerintahan Kabupaten/Kota

    Kabupaten/kota merupakan gabungan dari beberapa kecamatan yang ada di sekitarnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dipimpin oleh seorang bupati. Pemerintah Kota (Pemkot) dipimpin oleh seorang walikota. Kabupaten/kota merupakan daerah bagian langsung dari provinsi. Kabupaten/kota dipimpin oleh bupati/walikota yang dibantu oleh seorang wakil bupati/wakil walikota dan perangkat daerah lainnya.

    Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

    • Mengatur dan mengurusi sendiri urusan&nbsp pemerintahannya. Memilih pemimpin daerah.
    • Mengelola pegawai daerah.
    • Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
    • Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

    Di samping hak-hak tersebut, daerah juga dibebani beberapa kewajiban yang harus dilakukan, antara lain sebagai berikut.

    • Menyediakan sarana sosial dan sarana umum yang layak.
    • Mengembangkan sistem jaminan sosial.
    • Menyusun perencanaan dan tata ruang pada daerah yang bersangkutan.
    • Melestarikan lingkungan hidup.
    • Membentuk dan menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kewenangannya.

    Susunan Organisasi Pemerintahan Kabupaten/Kota
    Pemerintahan kabupaten/kota memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah.

    Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

    Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Kepala daerah kabupaten/kota disebut bupati/walikota dan wakilnya disebut wakil bupati/wakil walikota. Kepala daerah dipilih oleh rakyat secara langsung melalui Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada. Masa jabatan kepala daerah adalah lima (5) Tahun.

    Perangkat Daerah

    Sekretariat Daerah (Sekda)
    Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.
    Sekretariat DPRD
    Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh bupati/wali kota untuk kabupaten/kota. Tugas sekretaris DPRD adalah sebagai berikut.

    • Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.
    • Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.
    • Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melak sanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
    • Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

    Susunan Pemerintahan Kabupaten/Kota

    Dinas Daerah
    Dinas daerah merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah. Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Misalnya, dinas pekerjaan umum yang bertugas mengurus dan membangun jalan raya atau jembatan. Dinas Pendidikan mengurusi masalah pendidikan, Dinas Kesehatan mengurusi masalah kesehatan. Pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

    Lembaga Teknis Daerah
    Lembaga ini merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Tugasnya berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus. Lembaga teknis daerah berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Lembaga-lembaga tersebut dipimpin kepala badan, kepala kantor, dan direktur rumah sakit umum. Mereka diangkat oleh kepala daerah yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah.

    Kecamatan
    Kecamatan merupakan bagian dari kabupaten/kota. Kecamatan terdiri atas beberapa kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Camat bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

    Kelurahan
    Kelurahan adalah daerah pemerintahan yang dibentuk di wilayah kecamatan yang ada di perkotaan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang memiliki tugas sebagai berikut.

    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
    Satuan polisi pamong praja me rupakan perangkat pemerintahan daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta penegak peraturan daerah. Polisi Pamong Praja dibentuk agar penyelenggaraan pemerintah di daerah berjalan dengan baik.

    Pemerintahan Kecamatan

    Pemerintahan Kecamatan.Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota (PP. 19 tahun 2008). Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.

    Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota. Wilayah kecamatan merupakan gabungan dari beberapa desa dan atau kelurahan. Berbeda dengan kepala desa dan lurah, kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Dalam menjalankan tugasnya camat dibantu oleh sekretaris camat (sekcam).

    Tugas adalah sebagai berikut.

    • Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
    • Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
    • Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
    • Mengoordinasikan penyelenggaraan pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan.
    • Mengoordinasikan penyelenggaraan dari semua kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
    • Membina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan.
    • Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya. Juga yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan.

    Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan :

    Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota. Seorang camat harus berasal dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan. Dalam menjalankan tugasnya, camat dibantu perangkat kecamatan. Perangkat kecamatan bertanggung jawab kepada camat. Camat harus mem pertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, camat tidak dapat bertindak dan berperilaku secara sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya.

    Pemerintahan di Kecamatan
    Camat
    Camat merupakan kepala wilayah kecamatan. Tugas camat adalah menjalankan sebagian wewenang bupati atau walikota yang dilimpahkan kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Misalnya, pembangunan sekolah, pemeliharaan jalan kecamatan, pemberdayaan masyarakat, dan sumber daya kecamatan.

    Komando Rayon Militer
    Komando Rayon Militer (Koramil) bertugas menjaga keutuhan wilayah kecamatan dari segala gangguan dan ancaman, baik itu yang datang dari luar maupun dari dalam. Koramil merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Kepala Kepolisian Sektor
    Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai “Kepolisian Sektor Kota” (Polsekta). Kepolisian sektor dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek).

    Ketiga lembaga tersebut sering disebut dengan Musyawarah Pimpinan Kecamatan atau disingkat Muspika

    Pemerintahan Kelurahan

    Pemerintahan Kelurahan. Pemerintahan kelurahan berbeda dengan pemerintahan desa. Kelurahan biasanya terdapat di daerah perkotaan. Perbedaan desa dan kelurahan dapat terlihat dari pemimpin dan cara pemilihannya. Kepala kelurahan sering disebut Lurah. Lurah diangkat dan dipilih oleh pemerintah. Lurah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mampu dan cakap dalam menjalankan tugas. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul kepala kecamatan dari pegawai negeri sipil yang berprestasi. Syaratnya, dia harus mampu dan menguasai pengetahuan tentang pemerintahan.

    Selain itu, memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Orang yang menjabat sebagai lurah mempunyai beberapa tugas yang harus dilaksanakan. Tugas lurah bukan hanya memimpin masyarakat di wilayahnya, tetapi masih banyak lagi tugas yang lain.

    Lurah mempunyai tugas, di antaranya sebagai berikut :

    • melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
    • memberdayakan masyarakat;
    • melayani masyarakat;
    • menyelenggarakan sistem keamanan agar masyarakat tenteram dan tertib;
    • memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum di masyarakat;

    Susunan Pemerintah Kelurahan

    Dalam melaksanakan tugasnya, lurah bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat. Lurah dibantu oleh beberapa perangkat kelurahan yang bertanggung jawab kepada lurah. Kelurahan merupakan gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW).

    Perbedaan pemerintahan Desa dan Kelurahan.
    Pemerintahan Desa

    • Dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih rakyat.
    • Jumlah penduduk di desa lebih sedikit dan penguasaan teknologi sederhana.
    • Kepala Desa Bukan Pegawai Negeri Sipil.
    • Di desa terdapat Badan Perwakilan Desa (BPD).

    Pemerintahan Kelurahan

    • Dipimpin oleh Lurah yang diangkat oleh Bupati/Walikota.
    • Jumlah penduduk di kelurahan lebih banyak dan maju.
    • Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).
    • Di kelurahan terdapat Dewan kelurahan.

    Lembaga Pemerintahan Desa

    Lembaga Pemerintahan Desa. Penyebutan desa di Indonesia berbeda-beda pada setiap daerahnya. Ada yang menyebutnya “Nagari”, seperti di Sumatra Barat, “Gampong” di Nanggroe Aceh Darussalam, “Lembang” di Sulawesi Selatan, “Kampung” di Kalimantan Selatan dan Papua, dan “Negeri” di Maluku. Namun, ciri khas suatu desa tidak hilang.

    Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat di desa tersebut. Kepala desa bukanlah seorang pegawai negeri sipil. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun. Seorang Kepala desa dilantik oleh bupati/wali kota. Kepala desa mendapatkan gaji (upah) dari hasil pengolahan tanah yang diserahkan untuk diolah. Di daerah Jawa dikenal dengan tanah “bengkok” atau tanah “carik”.

    Kepala desa mempunyai tugas dan tanggung jawab, di antaranya:

    • memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
    • membina perekonomian desa;
    • membina kehidupan masyarakat desa;
    • memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
    • mendamaikan perselisihan yang terjadi padamasyarakat di desa;
    • mewakili desanya baik di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

    Susunan Pemerintah Desa

    Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Selain itu, BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD ialah wakil penduduk desa bersangkutan. Mereka ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

    Di desa dibentuk juga beberapa lembaga kemasyarakatan. Lembaga masyarakat tersebut adalah :
    • Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pengurus LKMD umumnya tokoh masyarakat setempat. Fungsi LKMD adalah membantu pemerintah desa dalam merencanakan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa. Selain itu, LKMD memberikan masukan kepada BPD dalam proses perencanaan pembangunan desa.
    • Pada pemerintahan desa terdapat organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Anggota PKK terdiri atas ibu-ibu rumah tangga di suatu desa. PKK bertujuan memberdayakan keluarga, meningkatkan kesejahteraan, dan kemandirian keluarga.
    • Karang Taruna merupakan salah satu organisasi kepemudaan di tingkat desa. Tujuan dari organisasi ini, yaitu memberikan pembinaan kepada para remaja untuk menjadi individu mandiri dan memiliki keterampilan.
    Sumber Pendapatan Desa
    Adapun sumber pendapatan desa adalah sebagai berikut.

    • Pendapatan asli desa yang meliputi: hasil usaha desa hasil kekayaan desa hasil swadaya dan partisipasi; hasil gotong royong.
    • Bantuan pemerintah kabupaten, meliputi bagian perolehan pajak dan retribusi daerah, serta dana perimbangan keuangan pusat dan tingkat daerah.
    • Bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
    • Sumbangan pihak ketiga, misalnya berupa dana hibah.
    • Pinjaman desa

    Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD dengan berpedoman pada APBD yang ditetapkan Bupati.

    Pemerintahan Desa
    Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa tersebut disesuaikan dengan kebutuhan di desa. Perangkat desa umumnya adalah sebagai berikut.

    a. Sekretaris Desa
     Salah satu perangkat desa ialah sekretaris desa yang bertugas mengurus administrasi di desa. Misalnya, membuat surat akta kelahiran atau surat keterangan.

    b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
    Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi (pendapat) masyarakat. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, antara lain sebagai berikut.

    • Urusan tingkat pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Misalnya, mengangkat ketua RW dan RT.
    • Urusan tingkat pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, tetapi urusan tersebut diserahkan pengaturannya ke desa. Misalnya, membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
    • Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota. Misalnya, membantu mengumpulkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari masyarakat desa.
    • Urusan pemerintahan lainnya, yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan ke desa. Misalnya, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan LKMD.